Sidang Lanjutan, SK Rasuah RTLH di Cilodong Dibuat Khamid

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, DEPOK – Hari ini sidang lanjutan korupsi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kelurahan Sukamaju, Cilodong di Pengadilan Tipikor Bandung. Rencananya, sidang tersebut beragendakan mendengar keterangan saksi Mahkota.

Tapi ada fakta baru, ternyata struktur surat keputusan (SK) tim monitoring RTLH dibuat sebelum Camat Cilodong, Mulyadi. Menurut Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam kasus tersebut, Tohom Hasiholan Silalahi.

Dalam sidang lanjutan yang dilakukan di Pengadilan Tipikor Bandung, akan dilaksanakan sidang mendengarkan keterangan saksi. Dalam sidang tersebut menurut JPU ketiga terdakwa saling memberikan kesaksian untuk memberikan keterangan apa yang sebenarnya dilakukan terdakwa.

“Besok (hari ini) agendanya mendengarkan keterangan saksi mahkota, artinya ketiga terdakwa saling memberikan keterangan diantara mereka,” kata Tohom kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Grup), Selasa (10/07/18).

Terpisah, Camat Cilodong, Mulyadi mengaku, memang menandatangani SK untuk tim monitoring yang bekerja untuk membuat RTLH di Kelurahan Sukamaju. Namun, struktur tersebut telah selesai pada masa kepemimpinan camat sebelumnya.

“Itu sudah tersusun pada masa kepemimpinan camat sebelumnya, saya tinggal meneruskan untuk menandatangani,” terang Mulyadi.

Dia juga mengatakan, dalam penandatanganan SK dia mengaku telah menyerahkan kepada yang telah diberikan SK. Karena menurutnya, ini permasalahan bukan pada siapa yang memberikan SK untuk pembangunan RTLH di Kerlurahan Sukamaju, Cilodong.

“Inikan permasalahannya siapa yang memotong uang bantuan RTLH,” kata Mulyadi.

Terkait pemotongan yang dilakukan. Dia mengaku tidak mengetahui sama sekali, karena menurutnya sebagai camat sama sekali tidak mengetahui aliran dana yang diterima penerima manfaat.

“Itu kan kuasa penerima manfaat, mulai pengambilan anggaran, sampai pembangunan RTLH semua dikelola oleh pemilik rumah,” ucap Mulyadi.


loading...

Feeds