14 Pembangunan Skala Prioritas di Kota Depok Digarap 2018

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna bersama Setda Depok Hardiono, anggota DPRD Kota Depok melakukan sosialisasi pembangunan 2018 di Hotel. Mahendra/Metro Depok

Wakil Walikota Depok Pradi Supriatna bersama Setda Depok Hardiono, anggota DPRD Kota Depok melakukan sosialisasi pembangunan 2018 di Hotel. Mahendra/Metro Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Kegiatan pembangunan Kota Depok di 2018, ada 14 skala prioritas pembangunan. Permbangunan besar itu sesuai dengan penjabaran Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Depok.

“Kegiatan pembangunan ini sudah dirancang untuk dilaksanakan di tahun ini,” kata Wakil Walikota Depok, PradiSupriatna, usai menghadiri sosialisasi pembangunan 2018 di Hotel Bumiwiyata, kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Kamis (11/01/2018).

Kegiatan pembangunan di 2018 menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sebesar Rp2,4 triliun. Sedangkan, belanja daerah sebut Pradi sebesar Rp2,8 triliun.

“Dengan rincian belanja langsung Rp1,7 triliun dan belanja tidak langsung Rp1,1 triliun yang digunakan untuk belanja pegawai, hibah, bantuan sosial dan lainnya,” sebut Pradi.

Sosialisasi pembangunan ini sambung Politikus Partai Gerindra ini juga merupakan rangkaian awal pelaksanaan kegiatan tahun 2018, yang merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021. Yang memiliki visi Kota Depok yang Unggul, Nyaman dan Religius.

“Dengan tiga program unggulan Depok Kota Sehat, Depok Kota Bersih dan Depok Kota Ramah Keluarga,” bebernya.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Depok, Hardiono menyebutkan, kegiatan pembangunan Kota Depok di 2018 ini antara lain, ada pembangunan peningkatan infrastruktur layanan dasar permukiman, pengembangan teknologi informasi dan komunikasi, peningkatan kapasitas koperasi dan UMKM, optimalisasi pengelolaan sumber daya alam, meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta pencemaran air, pengembangan kepariwisataan, peningkatan daya saing ekonomi kreatif, pengurangan kawasan kumuh dan penataan kawasan heritage, peningkatan kualitas ketahanan keluarga, optimalisasi peran RW dan Posyandu, pemerataan pembangunan berbasis kewilayahan, penanganan kemisikinan dan peningkatan lapangan pekerjaan, dan peningkatan perluasan akses layanan kesehatan.

“Lalu pembangunan peningkatan pelayanan publik dan kualitas tata kelola pemerintahan, dan peningkatan kemudahan dalam akses membaca bagi masyarakat,” tutur Hardiono.


loading...

Feeds