Pemkot Depok Bisa Dipidana Terkait Pembangunan Ipal Puskesmas, Warga Melati Tempuh Jalur Hukum

MASALAH KIAN RUNCING: Material bangunan di depan proyek pembangunan pembuangan limbah medis yang diprotes warga RW05 Sektor Melati, Kelurahan Jatimulya, Cilodong, karena dianggap mengganggu lahan fasos-fasum. Ahmad Fachry/Radar Depok

MASALAH KIAN RUNCING: Material bangunan di depan proyek pembangunan pembuangan limbah medis yang diprotes warga RW05 Sektor Melati, Kelurahan Jatimulya, Cilodong, karena dianggap mengganggu lahan fasos-fasum. Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Penolakan pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (Ipal) dan pembuangan limbah medis di area taman puskesmas yang dilakukan Pemkot Depok, terus bergulir.

Bahkan, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jakarta mendesak Dinas Perumahan dan Permukiman (Rumkin) Kota Depok menghentikan pembangunan.

“Kalau warga menolak, tidak ada izin. Artinya, proses Amdalnya tidak bisa mereka lanjutkan membuat Ipal,” kata Direktur Walhi Jakarta, Puput TD Putra kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Selasa (05/12/2017).

Menurut Puput, kalau pembuatan Ipal di dekat perumahan atau permukiman tidak pada peruntukannya, maka tidak baik dan berdampak terhadap kerusakan lingkungan sekitar.

Puput kemudian mempertanyakan apakah pembangunan Ipal berbentuk bak terbuka atau berbentuk tabung?. Puput mendesak kepada Pemkot Depok agar mengkaji spesifikasi Ipal yang dibutuhkan.

Misalkan, berapa banyak debit air limbah per hari yang akan diolah dalam unit pengelolaan Ipal puskesmas tersebut. “Harus dikaji dulu. Sehingga tidak berdampak pada lingkungan sekitar,” kata Puput.

Ia melanjutkan, bangunan rumah tinggal dan non rumah tinggal wajib mengelola air limbah domestik sebelum dibuang ke saluran umum atau drainase.

“Perencanaan instalasi air limbah domestik itu merupakan utilitas lingkungan,” sahut dia. Termasuk juga persyaratan dalam proses penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT), Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB), Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dan terbangunnya instalasi air limbah domestic merupakan persyaratan dalam proses penerbitan surat Izin Penggunaan Bangunan (IPB) dan Kelayakan Menggunakan Bangunan (KMB).

“Jadi harus jelas. Perizinan operasional dari instansi yang berwenang terkait dengan operasional dimaksud,” bebernya. Puput menyebut bahwa instalansi air masuk dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.


loading...

Feeds

Obrolan Bersama Pojokjabar Tentang Pilbup Bogor di Graha Pena, Kamis (14/12/2017)

Pilbup 2018 di Mata Kader PDIP

POJOKJABAR.com, BOGOR– Sejumlah tokoh di Kabupaten Bogor yang ramai di media soal bursa pencalonan cabup/cawabup, dipertemukan Pojokjabar.com di Graha Pena …