Penggugat: SSA Depok Layak Disidangkan di PN

SIDANG: Suasana sidang perkara perdata kasus pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di ruang sidang garuda PN Kota Depok, Kamis (23/11/17). Ade/Radar Depok

SIDANG: Suasana sidang perkara perdata kasus pemberlakuan Sistem Satu Arah (SSA) di ruang sidang garuda PN Kota Depok, Kamis (23/11/17). Ade/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Persidangan perdata sistem satu arah (SSA) yang diterapkan di tiga jalan protokol Kota Depok masih terus berlangsung.

Kali ini, sidang sudah memasuki tahap pemberian replik dari pihak penggugat terhadap tergugat terkait persidangan, yang semestinya dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) bukan Pengadilan Negeri.

Kuasa Hukum penggugat, Leo Prihardiansyah mengatakan, jika masih memerlukan pertimbangan dari atasan dan instansi lain itu bukan obyek PTUN, lalu dalam keputusan kepala Dinas Perhubungan itu juga tidak bersifat mengikat untuk publik jadi bukan obyek PTUN.

“Memang setiap gugatan kepada pemerintah sudah lumrah ini merupakan ranah PTUN,” kata Leo kepada Harian Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Kamis (23/11/2017).

Leo mengatakan, ada syarat untuk mengajukan PTUN yakni pasal 2 huruf c UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara jelas apabila masih ada rekomendasi dan atau pertimbangan dari instansi lain dan atasan, itu bukan obyek PTUN.

Kemudian UU lain mengatakan, suatu aturan baik itu pergub, perwal atau peraturan dibawahnya harus tercatat didalam berita daerah atau lembaran daerah.

“Keputusan inikan tidak tercatat di lembaran daerah jadi bukan sengketa tata usaha negara, karena tidak mengikat bagi publik,” lanjut Leo.


loading...

Feeds