Jaksa Tuntut Bos Pandawa Group Nuryanto 14 Tahun Penjara dan Denda 100 Miliar

SIDANG TUNTUTAN PANDAWA: Terdakwa pemimpin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Salman Nuryanto usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Depok menuntut vonis pidana 14 tahun penjara dan denda 100 miliar kepada Bos Pandawa Group tersebut. AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

SIDANG TUNTUTAN PANDAWA: Terdakwa pemimpin Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pandawa Salman Nuryanto usai menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan di Pengadilan Negeri Kota Depok, kemarin. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Depok menuntut vonis pidana 14 tahun penjara dan denda 100 miliar kepada Bos Pandawa Group tersebut. AHMAD FACHRY/RADAR DEPOK

POJOKJABAR.com, DEPOK – Persidangan kasus dugaan penipuan dan penggelapan investasi fiktif Pandawa Group memasuki detikdetik akhir. Pada persidangan yang ke-22 yang digelar Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Depok, para terdakwa dibuat gemetar dengan tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum (JPU), kamis (23/11/17).

Meski sempat tertunda sebanyak 2 kali persidangan, Tim Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok akhirnya membacakan tuntutannya dihadapan majelis hakim, penasehat hukum, terdakwa dan seluruh peserta sidang.

Tak tanggung-tanggung, JPU menuntut para terdakwa dengan hukuman maksimal kepada terdakwa utama Dumeri alias Salman Nuryanto dan 26 leadernya yang juga menjadi terdakwa dalam kasus tersebut.

Dumeri alias Salman Nuryanto JPU menuntut majelis hakim menjatuhkan vonis pidana 14 tahun penjara dan denda 100 miliar subsider 6 bulan. Karena jaksa meyakini Nuryanto telah terbukti mengumpulkan dana masyarakat secara ilegal.

Tuntutan dibacakan langsung Jaksa Mukhamad Tri Setyobudi di depan Hakim Ketua Yulinda Trimurti Asih Muryati dengan Hakim Anggota YF Tri Joko dan Sri Rejeki Marsinta.

Korps Adhiyaksa Depok juga meyakini seluruh unsur dakwaan Nuryanto dalam pasal 46 ayat (1) Undang – Undang RI No 10/1998 tentang perubahan UU No 7/1992 tentang perbankan jo pasal 69 UU RI No 21/2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 64 ayat (1) KUHP terbukti.

“Unsur telah terbukti secara sah dan meyakinkan, dengan itu kami menuntut agar majelis hakim menjatuhkan hukuman pidana terhadap Dumeri alias Salman Nuryanto sesuai dengan yang tertera dalam surat putusan ini,” ucap Setyobudi di Ruang Sidang Garuda Pengadilan Negeri Kota Depok, Jalan Boulevard, Grand Depok City, Kamis (23/11/17).


loading...

Feeds

Suspect Difteri

5 Warga Bekasi Suspect Difteri

Penderita Difteri di Kota Bekasi bertambah. 5 orang dinyatakan positif suspect penyakit mematikan itu. Kelimanya berada di sejumlah rumah sakit …