Polemik Revisi Izin Transportasi Online di Jawa Barat, Bos GoJek Tolak Batas Kuota

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, DEPOK – Perizinan operasional transportasi berbasis aplikasi online (daring) hingga saat ini masih direvisi, diperkirakan perizinan tersebut bakal terbit pada 1 November 2017.

Hal itu disampaikan Kepala Balai Pengelolaan LLAJ Wilayah III Dinas Perhubungan (Dishub) Jawa Barat (Jabar), Abduh Hamzah. Terkait hal ini, Dishub Jabar mengimbau transportasi online untuk tidak beroperasi sementara waktu. Imbauan tersebut agar suasana kondusif selama perizinan belum diterbitkan Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

“Kami mendorong supaya cepat diterbitkan, diharapkan dengan kemunculannya itu ada kesetaraan dan persaingan usaha yang sehat” ungkap Abduh di gedung Sate Bandung, rabu (11/10/17).

Menunggu terbitnya perizinan, Abduh mengimbau pengelola dan pengemudi transportasi online menghentikan pengoperasian. Sebab, lanjut dia, saat ini transportasi online statusnya ilegal. “Intinya kami mengimbau pengelola taksi online menciptakan suasana kondusif di Jabar. Saya sudah komunikasi dengan pengelola taksi online, mereka siap untuk tidak beroperasi,” kata Abduh.

Transportasi-Online

Abduh menilai, kalau dilarang itu ada sebuah penindakan melakukan pelanggaran. Langkah yang diambil saat ini guna menindaklanjuti permintaan Wadah Aliansi Aspirasi Transportasi (WAAT) Jabar. Hal ini untuk mengendalikan rencana aksi yang dilakukan angkutan umum.

“Ada permintaan demo dari WAAT ditangguhkan karena apa yang disuarakan WAAT sudah diakomodir. Setelah ini domainnya pusat yang memberi izin,” tegas Abduh.

Meski dilarang, hingga saat ini belum ada sanksi yang jelas bagi sopir taksi maupun ojek daring yang kedapatan masih beroperasi di Jabar. “Di mata Dishub transportasi online itu ilegal karena belum ada izin. Bagaimana kami akan menegur? Akan menghukum?,” tambah Humas Dishub Jabar, Juddy K. Wachjoe, Rabu (11/10/17).



loading...

Feeds