Tolak Pasien Izin Dicabut! DKR Kota Depok Kutuk RS yang Minta Uang Muka

AKSI KEPRIHATINAN: Massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi demo terkait kasus kematian bayi Deborah di Balai Kota Depok, Jum’at (15//17). Dalam aksinya mereka menuntut supaya pemerintah setempat memberikan sistem jaminan kesehatan yang lebih baik kepada rakyat kurang mampu. Ahmad Fachry/Radar Depok

AKSI KEPRIHATINAN: Massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok melakukan aksi demo terkait kasus kematian bayi Deborah di Balai Kota Depok, Jum’at (15//17). Dalam aksinya mereka menuntut supaya pemerintah setempat memberikan sistem jaminan kesehatan yang lebih baik kepada rakyat kurang mampu. Ahmad Fachry/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Ratusan massa yang tergabung dalam Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balaikota Depok, dengan mengusung tema peduli Tiara Debora, Jumat (15/9/17).

Aksi mereka awali dari pertigaan Ramanda menuju Rumah Sakit Mitra Keluarga di Jalan Raya Margonda, dilanjutkan ke Balaikota Depok. Saat melintas di depan RS Mitra Keluarga, peserta aksi sempat Terbakarberhenti selama sekitar lima menit untuk menyampaikan orasinya.

“Rumah sakit harus punya tanggung jawab sosial. Jangan cuma memikirkan bisnis,” kata ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan, kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), jumát (15/09/2017).

Massa berharap, Pemkot Depok berani menutup rumah sakit yang ketahuan tidak berpihaak pada masyarakat miskin. Terjadinya kasus bayi Debora yang meninggal di rumah sakit Mitra Keluarga Kalideres, Jakarta Barat, karena orang tuanya tidak mampu membayar uang muka, tidak boleh terjadi di Kota Depok.

Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutannya. Seperti, mengutuk rumah sakit yang meminta uang muka (DP) pada pasien gawat darurat (IGD), mendukung Polri mengusut tuntas kasus tersebut (Debora, Red), meminta pemerintah mencabut izin rumah sakit yang menolak warga miskin, mengingatkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) agar Pemkot Depok mengeluarkan Peraturan Walikota (Perwal).

“Kami minta isi perwal itu seperti larang rumah sakit minta status pasien di UGD atau IGD sebelum 3×24 jam, memasang spanduk di rumah sakit bertuliskan menerima pasien miskin, dan RSUD gratis untuk warga Kota Depok,” bebernya.



loading...

Feeds