Pemkot Depok Kepentok Regulasi Pusat

PERPISAHAN: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, saat menghadiri pelepasan siswa kelas IX SMPN 1 Depok, di Hotel Bumi Wiyata, Beji. Foto:Junior/Radar Depok

PERPISAHAN: Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, saat menghadiri pelepasan siswa kelas IX SMPN 1 Depok, di Hotel Bumi Wiyata, Beji. Foto:Junior/Radar Depok

POJOKJABAR.com, DEPOK – Wakil Walikota Depok, Pradi Supriatna, tak menampik bila Pemkot Depok sampai sekarang masih kekurangan sumber daya manusia, dalam hal ketersediaan Aparatur Sipil Negara (ASN). Termasuk di dalamnya, kekurangan tenaga guru.

“Jadi ini (ASN) memang perlu kita tambah. Cuma, regulasi (moratorium) ada di pusat. Menpan. Sebetulnya kami sudah berupaya kesana, cuma realisasi belum,” ungkap Pradi kepada Radar Depok (Pojoksatu.id Group), Kamis (18/05/2017).

Adapun masalah yang muncul akibat kurangnya ASN, kata Pradi, bisa terlihat di bidang pendidikan. Ada guru aktif yang merangkap menjadi petugas Tata Usaha (TU) sekolah. Padahal seorang petugas TU harus berhati-hati. Kaitannya dalam pengunaan anggaran.

“Apalagi masalah (anggaran) Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Rangkap jabatan dapat mengurangi kualitas. Kualitas ngajar,” jelasnya.

Ihwal masalah BOS, kata dia, pada akhirnya mesti optimal dan hati-hati. Jangan sampai BOS justru membawa petaka. “Di samping itu, kebutuhan untuk mendukung di sekolah banyak sekali. Pengutan tak dibenarkan. Kalau (pencairan) BOS terlambat jadi masalah. Kami dorong BOS cepat diturunkan,” tegas Ketua DPC Partai Gerindra Kota Depok itu.

Kembali masalah kurangnya ASN. Kata Pradi, hal ini disebabkan sejumlah faktor. Salah satunya masa pensiun. Setiap tahunnya, ada sekitar 150 ASN yang pensiun. Itu data keseluruhan ASN di Depok. Bukan guru saja.

“Solusinya (kekurangan ASN) kita rekrut guru-guru honor. Hingga akhirnya bisa saja dana BOS ini, untuk biaya guru-guru honor,” tandas dia.

Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Depok, Tengku Farida Rachmayanti, mengatakan guna meningkatkan mutu pendidikan di Depok, maka perlu adanya perluasan akses pendidikan yang ramah anak bagi seluruh anak.

Ini bentuk dari suksesnya pendidikan 12 tahun. Terpenting percepatan sarana dan prasarana harus dibangun. “Harus didukung sarana dan prasarana di tiap sekolah,” kata Farida, kepada Radar Depok.

Ia menambahkan bahwa pendidikan di Kota Depok itu mendapatkan dana dari APBD sebesar 20 persen per tahun. Dana tersebut harus dimanfaatkan dengan baik untuk menunjang suksesnya pendidikan.

“Namun dengan tingginya permintaan pelayanan pendidikan, maka harus terus ditingkatkan. Kan wajibnya 20 persen, malah dana APBD Depok untuk pendidikan sudah diatas 20 persen. Dengan total APBD Kota Depok, sekitar Rp2,7 triliun,” ungkapnya.

(radar depok/irw)


loading...

Feeds

ilustrasi gempa Tasikmalaya, Jawa Barat

Kisah Kiper Persib Alami Gempa

POJOKJABAR.com, BANDUNG– Korban gempa ternyata juga hampir membuat Kiper Persib Imam Arief Fadhilah menjadi korban. Refleksnya saat itu Imam selamatkan …
Aksi Tolak Trump dari Purwakarta (FB Ikbal Fauzi.)

Warga Purwakarta Tolak Pernyataan Trump

POJOKJABAR.com, PURWAKARTA– Aliansi Masyarakat Selamatkan Al-Aqsha (AMSA) Purwakarta menggelar Aksi Bela Palestina di Jalan Kemuning, Nagrikaler, Purwakarta, Sabtu (16/12/2017). Hal …