APBD Jangan Disedot ke BPJS

ILUSTERASI

ILUSTERASI

POJOKSATU.id,DEPOK – Dewan Kesehatan Rakyat (DKR) Kota Depok berharap integrasi Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) ke Badan Perlindungan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, tak menyedot APBD Kota Depok, yang dianggarkan mencapai Rp40 miliar.

Menurut Ketua DKR Kota Depok, Roy Pangharapan masih banyak layanan kesehatan di Depok yang masih minim. Lebih baik, anggaran Jamkesda tersebut nantinya diperuntukan bagi layanan dan pembangunan infrasturktur kesehatan yang masih minim. Apagali, kata dia, banyak peserta Jamkesda yang saat ini mengeluhkan layanan BPJS yang dinilai belum baik. Sebab, tidak belum ada beberapa obat dan jenis penyakit yang tidak dicover dengan BPJS Kesehatan.

“2016 Jamkesda memang bakal terintegrasi dengan BPJS. Sebab ini amanat undangn-undang. Tapi saat ini sistem Jamkesda masih lebih baik dari layanan yang diberikan BPJS,” ujar Roy kepada wartawan, kemarin. Menurutnya, bila Pemkot Depok mau menyertakan dana Jamkesda ke BPJS, hal itu akan menyulitkan masyarakat tak mampu untuk berobat. “Tak semua obat ditanggung dengan BPJS. Jamkesda bisa mengcovernya.

Kami berharap dana Jamkesda tidak ke BPJS. Sebab, dana APBN untuk BPJS Rp 19 triliun cukup untuk menggratiskan seluruh Indonesia,” bebernya. Ia menjelaskan bahwa sudah menjadi hak rakyat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik.

“Yang perlu diperhatikan adalah perbaikan layanan BPJS,” tambahnya. Lebih lanjut ia mengaku kecewa dengan tidak adanya satu anggota DPRD Kota Depok yang diundang dalam dialog yang digelar DKR bersama RSUD, BPJS, Dinkes, DPRD Kota Depok dan Ikatan Rumah Sakit Swasta Indoensia. Padahal, kata dia, banyak keluhan yang diutarakan dalam dialog ini dari warga.

“Padahal mereka dipilih masyarakat. Tak satupun yang datang untuk memenuhi undangan ini dengan alasan sibuk. Kami kecewa. Sebab, dapat dilihat secara langsung bahwa rakyat banyak ang mengeluh terhadap layahan kesehatan ini,” ungkapnya.

Kepala UPT Jamkesda Kota Depok Yulia Rahma mengatakan memang banyak keluhan warga ke BPJS Kesehatan. “Keluahan memang ke BPJS bukan ke Jamkesda. Selama ini tidak ada masalah. Bahkan kami terus memutakhirkan data penerima BPJS,” jelasnya.

Yuli menuturkan bahwa saat ini Jamkesda sedang melaksanakan pencocokan dan penelitian kepesertaan Jamkesda di Kota Depok. Hal ini dilakukan sebagai langkah sebelum integrasi Jamkesda ke BPJS Kesehatan. “Pertengahan tahun 2016 Jamkesda sudah bergabung ke BPJS,” pungkasnya.

(ham)

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …