Eksekusi Temukan Hambatan

MENDATA : Personel Satpol PP Kota depok turut membantu proses monitoring persiapan penertiban Jalan Raya Margonda, kemarin.

MENDATA : Personel Satpol PP Kota depok turut membantu proses monitoring persiapan penertiban Jalan Raya Margonda, kemarin.

POJOKSATU.id, DEPOK – Gelaran monitoring yang dilakukan Pemkot Depok terhadap ratusan bangunan di sepanjang Jalan Raya Margonda (10/4), masih menemukan sejumlah hambatan.

Yakni ada surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dikeluarkan pada tahun 1990-an hanya mengatur Garis Sempadan Bangunan dengan jarak 5 hingga 7,5 meter dari bibir jalan.

Bahkan sejumlah pedagang yang menghuni bangunan, harus menunggu masa kontraknya habis.
Monitoring oleh Dinas Tata Ruang dan Permukiman (Distarkim) bersama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), baru dilakukan di jalur Koridor Barat meliputi Jalan Ramanda hingga Jalan Juanda.

Terkait hal ini, Kabid Pengawasan dan Pengendalian Distarkim, Citra Indah menyebutkan, hasil pantauan terdapat enam pemilik bangunan yang telah siap merobohkan sendiri bangunannya.

“Delapan bangunan lain belum siap dibongkar, karena mereka bukan pemiliknya. Yang lainnya masih inventarisir,” kata Citra kepada Radar Depok, kemarin.

Selain itu, ada pedagang yang mengisi ruko menunggu masa kontrak habis. Bagi yang beralasan seperti itu, Distarkim memberi waktu hingga pekan ini. Citra menegaskan, bila tidak ada kejelasan bakal langsung ditertibkan. “Kompensasi tidak ada lagi,” jelasnya.

Bagi bangunan di sekitar Ramanda, lanjutnya, memang bakal diprioritaskan untuk dibeli Pemkot Depok. Adapun dari hitungan Tim Apraisal dari pihaknya, pasaran tanah di sekitar itu mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta. “Untuk yang cukup (mundur 10 meter dari bibir jalan) dipersilakan memundurkan pagar.

Yang penting tersedia parkir untuk mobil,” jelasnya. Dalam penertiban ini, Distarkim juga bakal melihat IMB yang dimiliki pemilik gedung. Sebab, ada IMB yang dikeluarkan pada tahun 90an, hanya mengatur GSB dengan jarak 5-7,5 meter dari bibir jalan. “Bagi mereka kami beri dispensasi,” jelasnya.

Dari kajian Distarkim, untuk membebaskan enam titik bangunan dengan luas 1.000 meter, Pemkot Depok harus mengantungi sedikitnya Rp30 miliar. Di APBD Perubahan nanti, Distarkim baru menganggarkan sekitar Rp20 miliar. Sebab, tidak bisa anggaran APBD hanya difokuskan untuk Margonda.

Ia mengungkapkan, bila GSB Margonda ingin diterapkan seluruhnya dari Ramanda hingga BSI, bakal mengeruk anggaran mencapai Rp11 triliun. “Itu pun kajian tahun 2012,” ucapnya.

Kepala Satpol PP Kota Depok, Nina Suzana mengatakan, dari hasil pemetaan di Jalan Raya Margonda ruas timur tersebut, ditemukan sejumlah bangunan yang telah membongkar sendiri bangunannya, dan ada juga pemilik bangunan yang meminta waktu agar bisa dibongkar sendiri.

Surat pernyataan kesediaan membongkar bangunan beserta tenggat waktunya diberikan kepada mereka yang meminta tambahan waktu tersebut.
“Nanti surat pernyataan itu kami ambil. Sebelum kami melakukan pembongkaran paksa, kami meminta kesediaan mereka terlebih dahulu.

Jadi tidak langsung main bongkar saja,” ujarnya. Selain memberikan surat pernyataan, dia mengatakan, pemetaan juga dilakukan untuk melihat jenis IMB setiap bangunan, serta karakteristik bangunan yang ada di lapangan.

Adanya perbedaan tahun keluar IMB, kemudian berbedanya ruang antara bangunan dan tepi jalan di sepanjang Jalan Raya Margonda, memerlukan perencanaan yang benar-benar matang untuk melakukan langkah penertiban.

Menurutnya, hal itu juga untuk menghindari munculnya gugatan dari pemilik bangunan. Dia mengatakan, pemetaan akan dilakukan lagi pada Senin (13/4). Dia mengestimasikan, minimal Jalan Raya Margonda koridor barat dan timur bisa selesai dipetakan.

Kemudian, pada Rabu (15/4), akan dilakukan rapat koordinasi lintas sektoral untuk memutuskan langkah selanjutnya atas hasil pemetaan tersebut. Pemetaan di sepanjang ruas Jalan Raya Margonda tersebut didampingi oleh Distarkim Kota Depok.

Pasalnya, pihak yang memutuskan untuk penertiban adalah Distarkim. “Oleh sebab itu, Distarkim menjadi pihak yang menunjukkan kondisi riil di lapangan kepada Satpol PP sebagai bahan pertimbangan,” pungkasnya.

(ham)

Feeds