Ada Asuransi buat Kelompok Bukan Penerima Upah

Ilusterasi

ILUSTERASI

POJOKSATU.id, DEPOK – Saat ini, perlindungan kesejahteraan tenaga kerja diatur dalam Undang Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Didalamnya, tercantum mengenai perlindungan tenaga kerja melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosia(BPJS) Ketenagakerjaan.

Sebelumnya, untuk PNS dan TNI/POLRI mendapat perlindungan tenaga kerja dan kesejahteraan melalui ASKES. Akan tetapi, mulai tahun 2015 ini baik PNS, TNI/POLRI,maupun karyawan swasta akan mendapat perlindungan tenaga kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan dan perlindungan kesehatan melalui BPJS Kesehatan.

“Tenaga kerja dan perlindungan tenaga kerja yang dipercayakan oleh BPJS hakekatnya melindungi tenaga kerja dan dunia usaha,” ujar Kabid Hubungan Industrial Dan Pengawasan Tenaga Kerja, Disnakersos, Rika Kamila.

Rika melanjutkan, bagi yang tergolong pekerja lepas atau yang bukan penerima upah tetap perbulan, Undang-Undang menyediakan alternatif untuk mengasuransikan diri. Program pengasuransian itu dalam bentuk pengelompokan tenaga kerja.

“Misal kelompok sopir angkot, kelompok tukang ojek, kelompok warung kopi, semua bisa dilindungi oleh BPJS Ketenagakerjaan,” lanjut Rika.

Untuk besaran iuran yang dipungut antara lain jaminan kecelakaan kerja sebesar 1 persen, jaminan hari tua 2 persen, dan jaminan kematian sejumlah 0,3 persen. Kesemuanya dihitung dari total pendapatan perbulan peserta kelompok yang bersangkutan.

Iuran yang dimaksud dibayarkan setiap bulan atau secara tiga bulanan dengan dibayarkan langsung oleh peserta sendiri atau melalui penanggung jawab wadah/kelompok.

(gun/net)

Feeds