Sektor Pajak Restoran dan Reklame Harus Digenjot

EVALUASI: Pansus LKPJ 2014 selesai membahas LKPJ OPD Pemkot Depok, Kamis (9/4).

EVALUASI: Pansus LKPJ 2014 selesai membahas LKPJ OPD Pemkot Depok, Kamis (9/4).

POJOKSATU.id, DEPOK – Panitia Khusus Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (Pansus LKPJ) telah menyelesaikan pembahasan awal LKPJ Walikota Depok tahun anggaran 2014, kemarin.

Menurut anggota Pansus LKPJ, Sri Utami penyampaian LKPJ kepala daerah kepada DPRD telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Penyampaian ini dilakukan satu kali dalam setahun, dan diserahkan selambatnya tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Selanjutnya DPRD melakukan pembahasan internal dan memberikan tanggapan atau rekomendasi selambatnya 30 hari sejak laporan diserahkan.

“Dalam LKPJ tersebut memuat, pertama arah kebijakan umum pemerintah daerah, kedua pengelolaan keuangan daerah yakni pendapatan dan belanja daerah.

Kemudian penyelenggaraan urusan daerah, dan penyelenggaraan tugas perbantuan baik dari pusat maupun provinsi, serta tugas umum pemerintahan seperti kerja sama antar daerah, koordinasi instansi vertikal, dan hal lain yang diatur sesuai PP Nomor 3 Tahun 2007,” papar Sri Utami kepada Radar Depok, Kamis (9/4).

Dari LKPJ yang disampaikan Walikota Nur Mahmudi Ismail, realisasi pendapatan tahun 2014 sebesar 2.209.097.177.121.23, dari target Rp2.229.209.498.346.61. Dengan kata lain tercapai 99,10 persen.

Sedangkan realisasi belanja sebesar Rp2.008. 585.182.455.00, dari target Rp2.669.550.591.184.90 atau 75, 24 persen.

“Capaian kinerja untuk pendapatan secara umum sudah cukup baik. Tapi seharusnya masih bisa digenjot lagi. Pemkot Depok harus lebih ekspansif lagi dalam menjaring potensi pendapatan.

Seperti dari pajak restoran yang meski telah melampaui target, tapi masih banyak potensi pajak yang belum tersentuh.

Makan bersama keluarga, kerabat atau teman di restoran kini menjadi trend baru di masyarakat, hal ini juga terlihat dengan meningkatnya jumlah restoran.

Ini kan potensi yang perlu didorong sekaligus kita manfaatkan,” kata Sri Utami. Demikian juga dengan pajak reklame yang tahun ini baru mencapai 87,57 persen.

Semestinya, kata dia, masih bisa ditingkatkan, mengingat banyak produk yang tentu tertarik untuk mempromosikan produknya di Kota Depok.

Pemkot Depok perlu proaktif menjemput dan memfasilitasinya. Sri Utami yang duduk di Komisi C menambahkan, Pemkot Depok perlu mencermati realisasi belanja daerah yang beberapa di antaranya menjadi catatan.

“Beberapa OPD kinerjanya masih belum sesuai harapan. Seperti Dinas Bimasda (Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air) yang capaiannya sebesar 64,37 persen.

Salah satu penyebabnya adalah transisi peralihan prosedur lelang yang semula menjadi kewenangan di unit-unit, tapi karena arahan UU harus dibentuk badan lelang tersendiri,” katanya.

Namun tahun ini, sambungnya lagi, badan lelang mestinya sudah lebih siap. Jadi sudah tidak akan jadi problem lagi. Dengan begitu diharapkan proyek pembangunan bisa dikerjakan lebih awal dan waktu pengerjaannya disebar.

Sehingga tidak menumpuk di akhir tahun. “Jangan sampai masyarakat dikorbankan dengan proyek yang sudah ditunggu-tunggu dan sudah dianggarkan ternyata tidak bisa direalisasikan,” lanjutnya.

Demikian pula dengan Dinas Pendidikan (Disdik). Politikus Fraksi PKS ini berharap pekerjaan rumah yang tersisa bisa dikejar pada tahun ini.

“Seperti penambahan ruang kelas baru dan pembangunan SMK/A di beberapa kecamatan bisa segera dicari solusinya,” kata Sri Utami.

(ret)

Feeds