Minta Pemilik Bagunan Tuntut Rp40 Juta per Meter

TARGET PENERTIBAN: Deretan bangunan yang segera ditertibkan di Jalan Raya Margonda. Setelah Pemkot Depok memberikan tenggat waktu kepada pemilik bangunan untuk menertibkan sendiri bangunannya, kini giliran para pemilik bangunan mengajukan tuntutan.

TARGET PENERTIBAN: Deretan bangunan yang segera ditertibkan di Jalan Raya Margonda.

POJOKSATU.id, DEPOK – Polemik penertiban ratusan bangunan di sepanjang Jalan Raya Margonda yang dianggap melanggar Garis Sempadan Bangunan (GSB) dan belum mempunyai surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), tidak juga menemukan titik temu.

Setelah Pemkot Depok memberikan tenggat waktu kepada pemilik bangunan untuk menertibkan sendiri bangunannya, kini giliran para pemilik bangunan mengajukan tuntutan. Selain menolak ditertibkan, mereka meminta kompensasi sebelum dilakukan pembongkaran bangunan.Seperti disampaikan pemilik bengkel di Jalan Raya Margonda yang tinggal di RT04/RW12 Kelurahan Kemirimuka, Santoni (23). Ia menolak bangunannya dirobohkan sebelum ada kompensasi dari pemkot.

“Saya minta ganti Rp40 juta per meter. Sebab, pasaran rumah di sini memang sudah mencapai Rp40 juta hingga Rp50 juta,” kata Santoni kepada Radar Depok, kemarin.Santoni diketahui mempunyai bangunan dengan luas tanah 20 meter, namun belum memiliki IMB. Ia mengaku, sebelum Perda IMB disahkan bangunan miliknya telah ada sejak 1980-an.

Untuk keabsahan tanah miliknya, Santoni mengantongi sertifikat hak milik bangunan. “Saya tidak mau bila bangunan ini dibongkar karena tidak memiliki IMB. Bangunan juga tetap meminta ganti. Sebab, bangunan ini terlebih dahulu sebelum perda IMB jadi pada 2013,” paparnya.

Menurutnya, banyak bangunan di sepanjang Jalan Raya Margonda, yang telah berdiri sebelum ada aturan itu. Ia berharap, ada mediasi sebelum pemerintah ingin ada mediasi, 20 tahun lebih saya disini. “Bangunan saja sudah lebih dari 30 tahun. Pemerintah jangan semena-mena. Peringatan sudah lama tidak sesuai dengan GSB dan IMB. Diminta ajukan konvensasi,

“ belum ada,Lebih lanjut ia menuturkan hingga kini belum ada sosialisasi dari Pemkot Depok, yang meminta para pemilik kios atau ruko membongkar sendiri bangunan yang melanggar GSB. Ia meminta bila melakukan penertiban di Jalan Raya Margonda bisa adil, dan merata. “Kalau mau adil, ya semuanya ditertibkan. Melanggar hak asasi itu namanya bila tidak merata. Saya bayar PBB tiap tahun. Kami bukan mencolong tanah ini dari negara,” jelasnya.

Pemilik bangunan lainnya, Satiri mengatakan, dirinya masih sanggup bila yang terkena penertiban adalah empat meter dari tepi jalan. “Tahun lalu saya mendengar kabar kalau wilayah ini akan terkena penertiban, tapi tidak kunjung terealisasi.

Sekarang, saya baru mendapatkan kabar kalau penertiban ini akan dilakukan kembali,” tuturnya.Senada, pedagang yang menyewa bangunan di Kelurahan Pondok Cina Beji, Ian menuturkan, sudah mendapatkan informasi dari pemerintah bahwa akan ada penertiban bangunan dengan cara mengosongkannya dengan radius 10 meter dari tepi jalan raya. Pengosongan itu dilakukan untuk memberi ruang bagi lahan parkir.

“Tapi, pemilik bangunan ini sedang berusaha negosiasi kepada pemerintah agar diberikan keringan. Kurang tahu kalau bentuk keringanan yang dimaksud seperti apa,” ujarnya.Penyewa bangunan lainnya, Malih mengaku, pemerintah seringkali tidak konsisten dalam menegakkan aturan. Hal itu dia katakan dengan bercermin ketika peletakan batu pertama Universitas Indonesia pada masa lampau. Saat itu dia mengaku masih menjadi anggota karang taruna kelurahan tempat tinggalnya di Pondok Cina.

“Saat peletakan batu pertama, rencananya wilayah Jalan Margonda ini tidak boleh dibuat hotel atau apartemen. Kawasan ini rencananya akan dijadikan kawasan pendidikan. Tapi, sekarang kan kedua tempat itu ada di mana-mana di Jalan Raya Margonda. Begitulah, tiap ganti pemerintahan, pasti berbeda-beda,” ujarnya.Kepala Bidang Pengawasan dan Pengedalian Distarkim Kota Depok, Citra Indah tidak menampik ada pemilik bangunan yang meminta harga tinggi untuk tanah dan bangunan yang mereka miliki sampai Rp40 juta.

“Itu belum bisa kami penuhi. Akan ada Tim Apraisal yang bakal menghitungnya. Kami memang akan memberikan konvensasi bagi bangunan yang habis bila ditertibkan sampai 10 meter seperti batas GSB,” ucapnya.Sementara itu, Wakil Walikota Depok, Idris Abdul Shomad mengatakan, masalah penertiban GSB di Margonda harus bisa diselesaikan dengan baik. Faktor utama penertiban ini karena melihat tata jalan tersbut yang semerawut. Banyak pelanggaran lalu lintas, seperti mobil yang parkir di Jalan Margonda.

“Dengan penertiban itu nanti akan tersedia lahan parkir. Dan Margonda bisa tertata,” jelasnya. Dikatakan dia, selama ini pemerintah dan para pemilik bangunan sudah dipertemukan dan menyatakan siap. Penertiban, kata dia, bakal terus dijalankan. Sebelumnya, penertibkan bangunan liar juga sudah dilakukan. “Dari informasi yang saya dapatkan bahkan pemilik bangli sudah siap membongkar sendiri,” ucapnya. Nantinya, kata dia, bakal ada dua alternatif untuk penertiban ini. “Tidak memiliki IMB bangunan akan kami bongkar tanpa kompensasi. Saat ini kami sudah konsultasikan terus masalah ini ke BPN, mengenai masalah kepemilikan IMB,” pungkasnya.

(ham)

Feeds