Pansus LKPJ Bahas Kinerja Walikota dan OPD

KERJA CEPATAT: DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota Tahun 2014. Pansus ini Diketuai Edi Sitorus (dua kiri).

KERJA CEPATAT: DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Walikota Tahun 2014. Pansus ini Diketuai Edi Sitorus (dua kiri). 

POJOKSATU.id, DEPOK – Setelah pemkot menyerahkan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Walikota Tahun 2014 ke DPRD Kota Depok melalui Paripurna, kini DPRD telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) LKPJ, guna membahas penilaian kinerja Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail selama 2014.

Ketua Pansus LKPJ, Edi Sitorus, menyatakan, pembentukan pansus untuk membahas secara detail dan menanyakan hasil kerja yang sudah dikerjakan maupun belum sesuai janji Walikota dan jajaran Pemkot Depok.“Dewan punya hak untuk menanyakan, mengevaluasi hasil kinerja Walikota Depok beserta jajarannya,” kata Edi Sitorus kepada Radar Depok.

Kata dia, dewan hanya menerima dan tidak bisa menolak LKPJ. Meski demikian, politikus Fraksi Demokrat ini meminta kiranya pemkot harus memberikan data yang benar sesuai fakta.“Jika ada temuan yang tidak sesuai dengan kinerja pemerintah kota atau memberikan keterangan palsu, bisa pidana. Makanya jangan coba-coba,” kata Edi.

Terpisah, Wakil Pansus LKPJ, Fitri Hariono, menambahkan, pansus baru melakukan pembahasan awal yang dilakukan dari Selasa (7/4) hingga Kamis (9/4) di Puri Avia, Puncak.“Kami (dewan) mendengarkan pembahasan dari Sekda dan OPD lainnya, seperti Bappeda, DPPKA terkait kinerja selama setahun, yaitu 2014,” katanya.

Karena LPKJ merupakan janji Walikota Depok, Fitri berharap agar kewajiban Walikota yang sudah tertuang di program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus dilaksanakan.

“Karena ini sudah diatur dalam RPJMD, maka kewajiban Walikota bersama Pemkot Depok untuk dapat merealisasikan,” tutur politikus Fraksi PAN ini.
Sambungnya, Walikota Depok harus fokus pada penyelesaian RPJMD. Contoh misalnya program yang belum terselesaikan, seperti pengadaan Puskesmas 24 jam di seluruh kecamatan, dan sekolah negeri yang berdiri di setiap kecamatan.

“Bila semua program yang ada di RPJMD nggak tercapai sampai di masa terakhir jabatan Walikota Depok, maka itu penilaian dari masyarakat Kota Depok. Seperti apa figur Walikota Depok yang sekarang,” kata Fitri.

(ret)

Feeds