Kepengurusan Kubu Ical dan Romy Ikut Pilkada

Agung Laksono VS Aburizal Bakrie

Agung Laksono VS Aburizal Bakrie

POJOKSATU.id, DEPOK – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU),Husni Kamil Manik menegaskan, kepengurusan Partai Golkar dan PPP yang berhak mengikuti serta mengusung calon Kepala Daerah dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak pada bulan Desember 2015 adalah peserta pada Pemilihan Umum (Pemilu) 2014 lalu.

Menurutnya, SK Menkumham 2004 akan menjadi acuan KPU untuk pelaksanaan Pilkada serentak nanti, yakni partai Golkar hasil Munas Riau 2009 dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan Sekjen Idrus Marham serta PPP hasil Muktamar Bandung 2009 dengan Ketua Umum Suryadharma Ali dan Sekjen Romahurmuziy.

“Kami tegaskan, kepengurusan parpol itu satu. Jadi, yang berhak ikuti Pilkada adalah peserta Pemilu 2014,” kata Husni usai rapat konsultasi
dengan Komisi II DPR tentang penyusunan PKPU Pilkada serentak 2015 di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa.Husni menjelaskan, pernyataan tersebut juga akan menjadi bahan pertimbangan dalam membuat PKPU untuk mengatur masalah kepengurusan parpol yang berhak ikut Pilkada serentak 2015 mendatang.

“Merujuk pada UU Parpol, nantinya kita diminta untuk mempelajari lagi dari yang lain (di luar UU Parpol),” jelasnya. Anggota KPU, Hadar Nafis Gumay menegaskan, masalah dualisme kepengutusan parpol di luar kontrol pihaknya. Sebab, pihaknya berharap masalah Golkar dan PPP diselesaikan melalui proses pengadilan maupun kedua parpol tersebut islah. “Itu diluar kontrol kami, berharap proses pengadilan berdamai. Ngapain ribut-ribut,” tegas Hadar.

Terpisah, Ketua DPD Partai Golkar Depok, Babai Suhaemi mengatakan, putusan sela Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) ikut menguatkan kepemimpinan Ical ketimbang Agung Laksono. “DPP Partai Golkar sekarang ini atas putusan sela PTUN, Ketua Umumnya tetap Pak Aburizal Bakrie (ARB) kembali pada hasil keputusan Munas Riau, Sekjen Pak Idrus Marham, dan Bendahara Pak Setya Novanto,” tegas Babai kemarin.

Dia menegaskan, meskipun DPD tingkat II tidak terkait langsung dalam konflik internal partai, namun pihaknya berpegang pada keputusan hukum jika tidak terdapat kesepakatan dalam Mahkamah Partai. “Ketika Pak ARB lakukan gugatan PTUN, keputusan sela PTUN membatalkan menunda pelaksanaan itu semuanya (SK Menkumham), maka DPP kembali lagi kepada persoalan awal,” tukasnya.

Kubu Agung Laksono Gelar Rapat Pilkada Kubu Agung Laksono membuktikan bahwa roda organisasi Partai Golkar tidak berhenti meski ada putusan sela dari PTUN. Hari ini, DPP Partai Golkar hasil munas Ancol akan menggelar rapat pimpinan nasional (rapimnas).

Wakil Ketua Umum Golkar Yorrys Raweyai ditunjuk sebagai ketua penyelenggara rapimnas yang akan dilangsungkan di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta. Sekretaris Jenderal Golkar hasil munas Ancol Zainuddin Amali mengatakan, rapimnas akan dihadiri seluruh perwakilan DPD tingkat I. “Kami undang semua, mereka sudah konfirmasi hadir” katanya di kompleks
parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (7/4).

Konsolidasi itu akan membahas peraturan organisasi dan persiapan pilkada yang akan diikuti seluruh kader-kader Golkar di daerah. Khususnya,
berkaitan dengan petunjuk pelaksanaan dan teknik pilkada. “ Plt ambil keputusan strategis, mereka mempersiapkan musda (musyawarah daerah) di daerahnya masing-masing,” terangnya.

DPP, lanjut dia, menyerahkan kepada daerah proses penjaringan bakal calon kepala daerah. Sedangkan DPP hanya akan melakukan monitoring
supervisi terhadap pelaksanaan penjaringan dengan bertumpu pada survei dan elektabilitas. “Kami ubah dari cara-cara lalu yang sentralistik,” kata Zainuddin. Dia menegaskan, putusan sela PTUN tidak memengaruhi kegiatan internal partai. Dengan demikian, rapimnas yang membahas persiapan pilkada tetap bisa dilakukan.

zainuddin juga menjelaskan, pihaknya telah melakukan pergantian pengurus DPD tingkat I dan II dengan menunjuk Plt (pelaksana tugas) sesuai mandat Mahkamah Partai Golkar (MPG) yang meminta untuk membentuk kepengurusan yang rekonsiliatif. ”Semua (daerah) di Plt-kan karena mereka habis masa jabatannya,” jelasnya.

(jp/net

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …