114 Bangunan di Depok Melanggar GSB

BAKAL DILEBARKAN: Jalan Raya Margonda rencananya bakal dilebarkan hingga sepuluh meter dari tepi jalan raya. Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail mengimbau agar para pemilik bangunan di sepanjang Jalan Raya Margonda yang melanggar aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) agar menertibkan sendiri bangunannya, dan diberi waktu tiga hari.

BAKAL DILEBARKAN: Jalan Raya Margonda rencananya bakal dilebarkan hingga sepuluh meter dari tepi jalan raya.

POJOKSATU.id, DEPOK – Para pemilik bangunan di sepanjang Jalan Raya Margonda yang melanggar aturan Garis Sempadan Bangunan (GSB) agar menertibkan sendiri bangunannya, dan diberi waktu tiga hari. Hal itu disampaikan Walikota Depok, Nur Mahmudi Ismail usai rapat Paripurna DPRD Depok, Senin (6/4/2015).

Bahkan lanjut Nur, bila imbauan tersebut tidak diindahkan pemkot bakal turun tangan menertibkan secara paksa.
“Kami beri waktu tiga hari kedepan kepada para pemilik bangunan yang melanggar garis sempadan bangunan untuk menertibkan sendiri bangunannya. Bila tidak dihiraukan, kami akan turun tangan untuk menertibkan,” tegas Nur.

Diketahui, imbauan itu ditujukan kepada pemilik bangunan di Jalan Raya Margonda yang jarak bangunannya dari tepi jalan raya kurang dari sepuluh meter. Bangunan pelanggar GSB dinilai berkontribusi terhadap karut marutnya Jalan Margonda, mulai dari tata ruang hingga kemacetan lalu lintas.

Terpisah, Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Kota Depok, Kania Parwanti menyebutkan, ada 284 bangunan di sepanjang Jalan Raya Margonda, mayoritas dijadikan tempat usaha sektor perdagangan jasa.

Dibagi ke dalam dua koridor, yakni Koridor Barat meliputi Jalan Ramanda-Jalan Juanda, dan Koridor Timur meliputi Jalan Juanda-BSI.Di Koridor Barat ada 145 bangunan, 94 diantaranya punya surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB), 51 lainnya tidak memiliki IMB. Di Koridor Timur 139 bangunan, 76 diantaranya punya IMB, dan 63 lainnya tidak punya IMB.

“Bangunan yang akan ditertibkan, yang tidak memiliki IMB. GSBnya kurang dari sepuluh meter dari tepi jalan. Pastinya bangunan yang tidak memiliki IMB itu tadi,” ujarnya.

Untuk surat pelimpahan penertiban bangunan, kata dia, telah diserahkan kepada Satpol PP. Pelimpahan itu dilakukan setelah sebelumnya Distarkim melayangkan surat peringatan sebanyak tiga kali kepada pemilik bangunan yang tidak memiliki IMB. Distarkim melayangkan surat peringatan pada Jumat 13 Maret 2015. Kemudian Minggu dan Jumat surat peringatan itu diberikan kepada pemilik bangunan yang melanggar GSB.

Selanjutnya, setelah ada surat pelimpahan dari Distarkim, maka Satpol PP menjadi leading sector dalam hal penertiban bangunan. “Meski Satpol PP telah menjadi leading sector penertiban bangunan, kami masih melakukan pengadministrasian terhadap bangunan yang kemungkinan besar akan dibebaskan lahannya,” ucapnya.

Berdasarkan survei primer yang telah dilakukan, terdapat bangunan yang akan habis bila aturan GSB sepanjang 10 meter dari tepi jalan ditegakkan. Terhadap bangunan ini, rencananya akan dilakukan pembebasan lahan. Nantinya, lahan bekas bangunan tersebut akan dialihfungsikan menjadi ruang terbuka hijau atau tempat parkir.

Dari setiap bangunan itu ada kasusnya sendiri, seperti ruang bangunan yang habis kena aturan, saat ini sedang merekapitulasi data bangunan tersebut. “Rekapitulasi data itu nantinya akan jadi perhitungan dimasukkan dalam anggaran pembebasan lahan pada tahun depan,” ujar dia.

Rekapitulasi tersebut dilakukan berdasarkan data hasil survei primer. Mencakup status kepemilikan bangunan apakah menyewa atau tidak, kemudian luas bangunan, hingga nominal yang diperlukan untuk membebaskan lahan bagi setiap bangunan.

“Rekapitulasi ini akan memakan waktu sampai tiga hari kedepan. Tidak akan terlalu lama waktunya,” kata dia.
Sementara itu, Kepala Satpol PP Depok, Nina Suzana mengatakan, meski surat pelimpahan penertiban bangunan di Jalan Raya Margonda sudah didapatkan, namun masih dirasakan kurang detail. Menurut dia, detail bangunan yang dimaksud seperti gambar bangunan, dokumen bangunan, dan detail administrasinya.

Dia menambahkan, akan menunggu instruksi dari Distarkim untuk melaksanakan penertiban bangunan di Jalan Raya Margonda. “Kami menunggu data bangunan yang lebih detail. Kami juga ingin bertindak hati-hati agar jangan sampai ada gugatan dari pemilik bangunan. Pada prinsipnya, kalau disuruh bongkar, kami akan bongkar saat itu juga,” tuturnya.

(ham)

 

Feeds