Setelah UPTD Pendidikan, UPTD Pertanian pun Terancam Dibubarkan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIANJUR – Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal, rupaya tidak hanya berdampak pada pembubaran UPTD Pendidikan saja, namun juga terhadap UPTD Pertanian atau biasa disebut Balai Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan.

Menanggapi hal itu Kepala Balai Pengembangan Tanaman Pangan dan Hortikultura Kecamatan Gekbrong Yayat Duriat mengaku, sudah ada sosialisasi mengenai Permendagri Nomor 2 Tahun 2017 yang menyoal adanya peleburan UPTD di tingkat kecamatan.

Ia mengatakan, apapun nanti bentuknya unit di tingkat kecamatan harus tetap ada karena pelayanan kepada kelompok tani harus terus berkesinambungan dan berkelanjutan.

“Kemarin kami sudah dikumpulkan di Dinas Pertanian. Apapun nanti bentuknya kami berharap bahwa kepanjangan dari dinas di tiap kecamatan harus tetap ada,” ujarnya Selasa (5/12/2017).

Menurut Yayat, luas area pertanian di wilayah Cianjur masih memerlukan uluran tangan dari unit di tingkat kecamatan. Ia menyontohkan untuk wilayah Gekbrong saja ada sebanyak 70 kelompok tani dengan luas area pertanian mencapai 1.135 hektare.

“Kepanjangan dari dinas tidak hanya membina petani saja, melainkan pelayanannya lebih luas dan berdampak pada masyarakat,” katanya.

Yayat mengatakan pihaknya juga turut mengawasi alih fungsi lahan agar tak semakin sempit setiap harinya. Tak hanya sampai di situ, kata Yayat, pihaknya juga turut membina sumber daya alam, sumber daya buatan, dan sumber daya manusia. Sebagai kepanjangan dari dinas. Pihaknya selalu menjalankan standar operasional sesuai dengan petunjuk teknis dalam penyampaian kepada masyarakat.

“Masalah berhasil tidaknya apa yang telah kami sampaikan tentu harus ada uji terap yang dilakukan kepada hasil produksi petani baik itu petani padi maupun petani sayuran,” katanya.

Menurutnya, selama masyarakat Cianjur butuh makan maka harus ada lahan sawah yang dipertahankan dan harus ada petani yang berperan aktif memproduksi. Ia sedikit khawatir melihat fenomena yang terjadi saat ini dimana generasi muda banyak yang tak tertarik untuk menjadi petani.

Melihat kondisi seperti itu pihaknya senantiasa memberikan penyuluhan kepada masyarakat dan petani tentang arti pentingnya fungsi mereka di masyarakat.

“Ada lima penyuluh yang mendampingi 76 kelompok petani di delapan desa. Kelompok tani tersebut terdiri dari 60 kelompok tani padi dan sisanya hortikultura,” katanya.

Saat ditanya kembali mengenai kondisi para pegawai setelah mendapat informasi sosialisasi Permendagri tersebut pihaknya melihat bahwa tidak ada keresahan yang dirasakan oleh para pegawainya.

“Saya berharap apapun nomenklaturnya nanti tetap ada kepanjangan dari dinas. Kalau saat ini saya tidak melihat adanya keresahan-keresahan di struktur organisasi,” katanya.

(radar cianjur/dil)


loading...

Feeds

Obrolan Bersama Pojokjabar Tentang Pilbup Bogor di Graha Pena, Kamis (14/12/2017)

Pilbup 2018 di Mata Kader PDIP

POJOKJABAR.com, BOGOR– Sejumlah tokoh di Kabupaten Bogor yang ramai di media soal bursa pencalonan cabup/cawabup, dipertemukan Pojokjabar.com di Graha Pena …