Toko Swalayan Menjamur, Mafia Dinas Perizinan Cianjur Bajak IUTM

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIANJUR – Maraknya pendirian toko modern atau swalayan yang memiliki izin dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Cianjur diduga kuat lantaran pihak DPMPTSP membajak Izin Usaha Toko Modern (IUTM).

Ketua Sajajar Institute Cianjur, Eka Pratama Putra mengatakan, ada indikasi pembiaran Pemkab Cianjur melalui beberapa dinas terkait mengenai maraknya pendirian toko modern atau swalayan dengan diberlakukannya pemutihan dari IUTM menjadi IUTS melalui Perda Nomor 5 Tahun 2016, sebagai dasar hukum.

“Artinya, yang perlu dipertanyakan bukan soal maraknya toko modern. Tapi, kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dengan UMKM. Maka itu, kami menolak upaya pemutihan IUTM menjadi IUTS tanpa adanya peninjauan penertiban IUTM sebelumnya,” ujar, Eka mendesak.

Hasil investigasi di lapangan beberapa titik, prosedur harus ditempuh izin usaha toko modern atau swalayan. Pertama pengusaha mengajukan IUTM diantaranya mengenai IMB, Surat Izin Gangguan dan biasa juga disebut HO (Hinderordonnantie), lalu SIUP, dan terakhir TDR ke Dinas Perizinan (DPMPTSP) Cianjur.

Setelah semua persyaratan terpenuhi, dua item dipersoalkan menjadi polemik semua pihak saat ini kajian kondisi sosial ekonomi masyarakat dan kemitraan dengan UMKM belum terealisasikan.

“Nah, Soal rekomendasi, lembaga indevendent dan rekomedasi kajian seharusnya dikembalikan ke Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Cianjur. Namun, selama ini justru dibajak oleh oknum dinas terkait,” tutur, Eka kepada Radar Cianjur, Minggu (24/9/2017).



loading...

Feeds