Alih Fungsi Lahan di Cianjur Sudah Keterlaluan

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIANJUR – Para petani Cianjur, mempertanyakan sekaligus mengeluhkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan alih fungsi lahan pertanian.

Seperti halnya disoroti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Gaib 212 Cianjur, pasalnya kegiatan alih fungsi lahan pertanian di Kabupaten Cianjur sudah masuk pada kategori terancam. Bahkan, akan berdampak pada bergesernya simbol kota Cianjur sebagai penghasil beras Pandanwangi.

Ketua LBH Gaib 212 Kabupaten Cianjur, Abar Tasry Amaruloh mengatakan, alih fungsi lahan pertanian berkelanjutan adalah bentuk pelanggaran terhadap ketentuan pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009, tentang Perlindungan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B).

“Nah, dimana dikatakan bahwa lahan yang sudah ditetapkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan dilindungi dan dilarang dialihfungsikan,” kata dia, Selasa (12/9/2017).

Berdasarkan ketentuan pasal 36 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2011, menyebutkan bahwa lahan pertanian pangan berkelanjutan hanya dapat dilakukan untuk kepentingan Pembangunan jalan umum, waduk, bendungan, irigasi, saluran air minum atau air bersih, drainase dan sanitasi, bangunan pengairan, pelabuhan, bandar udara, stasiun dan jalan kereta api, terminal, fasilitas keselamatan umum, cagal alam, dan pembangkit jaringan listrik.

“Apabila pengalihfungsian lahan pertanian pangan berkelanjutan dilakukan bukan untuk kepentingan tersebut, adalah merupakan perbuatan pidana sebagaimana ketentuan pasal 72 Undang-Undang 41 Tahun 2009, tentang LP2B,” jelas, Abar.


loading...

Feeds