Gara-gara Ini, Pilkades 35 Desa Terancam Batal

ilusterasi pengamatan data untuk pelaksaan pilpers

Ilustrasi

POJOKSATU.id, CIANJUR – Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) 35 desa di Kabupaten Cianjur yang sedianya akan dilaksanakan pada tahun 2015 ini terancam batal. Hal ini menyusul adanya hajatan lima tahunan pilkada pada 9 Desember 2015 mendatang.

Bagian Pemerintahan Desa dan Kelurahan Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD), Dendi Kristanto, dengan adanya pilkada kemungkinan pilkades pun bakal mengalami penundaan.

“Pilkades sebenarnya sudah dianggarkan dalam APBD Kabupaten Cianjur 2015 ini. Tapi mungkin bisa saja ditunda karena adanya pilkada. Apalagi anggaran pilkada menyusul tidak dianggarakan pada saat pembahasan APBD murni. Kemungkinan besar terkena dampaknya,” ungkap Dendi.

Dalam APBD tersebut, kata Dendi, sesuai Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun, pilkades telah dianggarkan dalam APBD 2015 sebesar lebih kurang Rp800 juta.

Hitung-hitungan itu, didapatkan dari jumlah hak pilih yang masing-masing dihargai sebesar Rp5.000. Dengan jumlah penduduk yang masuk ke dalam daftar pemilih pilkades, lebih kurang sebesar Rp800 juta.

“Memang ada 35 desa yang saat ini harus pilkades. Namun anggarannya kita siapkan untuk 50 pilkades. Karena ada desa-desa lainnya yang juga habis masa jabatan kadesnya pada tahun ini,” tutur dia.

Dendi menyatakan, meskipun pada akhirnya nanti pilkades tidak jadi dilaksanakan pada tahun ini, tegas Dendi, tidak akan mengganggau jalannya roda pemerintahan desa. Pasalnya, pihaknya bakal menunjuk Penjabat Kades yang akan menjalankan tugas-tugas kades sampai akhirnya terpilih melalui pilkades.

“Berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, penjabat itu kewenangannya sama seperti Kades, sehingga tidak akan ada masalah jika seandainya pilkades tahun ini ditunda,” tegas Dendi.

Hanya saja, bedanya, kalau dulu penjabat itu bisa berasal dari mana saja dari lingkungan pemerintahan desa, setelah lahirnya undang-undang desa tersebut, penjabat itu haruslah seorang PNS.

“Ya, sekarang harus PNS. Bisa dari lingkungan kecamatan atau dari lingkungan Pemkab. Penjabat tidak boleh dari non PNS,” pungkas dia.(ruh/dep)

Feeds