Uang Lembur Tak Dibayar, Buruh Serbu DPRD Cianjur

UNJUK RASA : Ratusan buruh PT Icon Garmindo mengaadu ke DPRD Cianjur karena hak normatifnya tak dipenuhu. Foto : Guruh/Pojoksatu.id

UNJUK RASA : Ratusan buruh PT Icon Garmindo mengaadu ke DPRD Cianjur karena hak normatifnya tak dipenuhu. Foto : Guruh/Pojoksatu.id

POJOKSATU.id, CIANJUR – Ratusan buruh PT Icon Garmindo, mendatangi DPRD Kabupaten Cianjur di Jalan KH Abdullah bin Nuh, Kamis (9/4). Para buruh datang untuk menyampaikan keluh kesah pada para wakil rakyat tentang hak-hak mereka yang tidak dipenuhi oleh perusahaan. Para buruh datang dengan mengendarai puluhan sepeda motor. Setibanya di halaman gedung gedung dewan, mereka langsung menggelar orasi serta membentangkan sejumlah poster berisi tuntutan, banyaknya hak-hak mereka yang selama ini tidak dipenuhi oleh pihak perusahaan.

”Kami minta dewan memperjuangkan hak-hak buruh yang tidak dipenuhi oleh perusahaan,” seru Muhammad Anjar alias Jojo.

Dikatakan Jojo, selama ini para buruh bekerja sejak pukul 07.00 WIB dan baru selesai sekitar pukul 21.00 WIB. Namun kelebihan jam kerja itu tidak dimasukkan ke dalam jam lembur. Akibatnya, buruh yang seharusnya mendapatkan upah lembur, terpaksa gigit jari.

“Bayar upah lembur kami. Sudah 1,5 tahun hak normatif dilanggar kemana Disnaker? Tolak peraturan perusahaan yang merugikan pekerja, tindak tegas perusahaan nakal,” tegas Jojo.

Rika Anggalina (22), buruh lainnya mengaku, upah yang mereka terima memang sesuai dengan ketentuan upah minimum regional (UMR) Kabupaten Cianjur yakni sebesar Rp1.648.000 per bulannya. Tapi gaji itu harus dipotong sebesar Rp4 ribu per hari dengan alasan sebagai pengganti uang makan harian.

“Kami tidak boleh membawa makan dari luar. Orang kantin yang masak. Kalau masakannya enak sih gak masalah. Tapi ini masakannya ala kadarnya dan lebih seperi makanan ayam. Nasinya juga tidak pernah matang. Saya mending bawa makan sendiri dari rumah,” tutur Rika.

Selain dipotong gaji, jam kerja yang harus mereka jalani lebih panjang dari ketentuan dan peraturan perundangan, yakni delapan jam kerja per harinya. Tapi, pihak perusahaan memaksa mereka bekerja mulai dari jam 07.00 WIB hingga 18.00 WIB.

Bahkan jika perusahaan sedang dikejar target produksi, maka pekerja pun harus kerap pulang larut hingga pukul 21.00 WIB. Kendati sudah bekerja melebihi dari jam kerja yang ditentukan, para pekerja sama sekali tidak menerima uang upah lembur.

“Kami sudah bosan protes ke perusahaan. Selama ini tidak pernah ada tanggapan. Cuma didata dan ditulis saja,” papar dia. (ruh/dep)

Feeds