Perda Minimarket Dicuekin

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKSATU.id, CIANJUR – Sejumlah perwakilan warga dari Cianjur selatan mendatangi Komisi I DPRD Cianjur, Rabu (8/4) kemarin. Mereka mengadukan pembangunan minimarket baru yang lokasinya bertentangan dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 Tahun 2011 tentang Minimarket.

Dalam Perda tersebut diatur bahwa jarak antara minimarket yang satu dengan minimarket yang lainnya haruslah minimal 500 meter. Sementara yang terjadi di lapangan, ada pembangunan minimarket yang satu dengan lainya hanya berjarak puluhan meter.

“Kami datang ke Komisi I DPRD Kabupaten Cianjur ini untuk mengadukan adanya pembangunan minimarket yang baru hanya berjarak puluhan meter. Setahu kami, jelas ada perda yang mengatur mengenai keberadaan minimarket. Apakah seperti itu dibiarkan saja, tentu harapan kami tidak demikian,” kata tokoh masyarakat Cianjur selatan. H. Dadang Efendi (54) saat ditemui di ruang Komisi I DPRD Cianjur, Rabu (8/4) kemarin.

Dikatakan Dadang, lokasi minimarket dimaksud yang saat ini tengah dibangun itu berada di Kampung Sukajadi, Desa Sukajadi, Kecamatan Cidaun, Cianjur. Lokasi pembangunan minimarket yang baru tersebut hanya berjarak sekitar 20 meter dengan minimarket yang saat ini sudah ada sebelumnya.

Selain di Cidaun, ada juga minimarket yang saat ini tengah dibangun. Lokasinya di Kampung Saganten, Desa Saganten, Kecamatan Sindangbarang. Minimarket yang tengah dibangun itu jaraknya hanya sekitar 30 meter dari lokasi minimarket yang sudah ada.

“Kami ingin Pemkab Cianjur itu bertindak tegas. Kalau sudah tahu dan jelas ada aturan yang dilanggar dalam pembangunan minimarket itu jangan dibiarkan saja. Harus ditertibkan, jangan sampai kalah dengan mereka yang punya uang. Apapun alasannya aturan harus dijalankan. Kalau ini dibiarkan terus, tentu akan memberikan contoh yang tidak baik kepada masyarakat dan membuktikan bahwa pemkab telah gagal,” kata Dadang.

Untuk itulah kedatangannya ke Komisi I DPRD Cianjur tidak lain meminta agar dewan menjalankan fungsi pengawasannya. Ia pun berharap, dengan adanya hal ini, pihak dewan bisa memanggil pihak eksekutif untuk mempertanggungjsawabkan apa yang telah terjadi di lapangan itu.

“Setahu saya tahun 2015 ini kan ada moratorium izin minimarket. Berarti kalau itu benar jelas minimarket yang dibangun itu tidak ada izinya. Berarti harus segera ditertibkan atau dihentikan. Bukan malah dibiarkan. Jangan sampai rakyat marah karena ketidaktegasan pemerintah. Jangan salahkan rakyat kalau melakukan penertiban dengan caranya sendiri,” ancam Dadang.

Ketua Komisi I DPRD Cianjur, Endang Rentek, tidak menampik bahwa pihaknya acap kali menerima pengaduan mengenai minimarket. Terkait dengan pengaduan masyarakat dari wilayah Cianjur selatan, pihaknya berjanji akan segera menindaklanjutinya.

“Kami sudah menjadwalkan untuk memanggil Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) pada 15 April mendatang. Kami ingin minta penjelasannya terkait berbagai perizinan, termasuk salah satunya mengenai minimarket ini,” kata Endang.

Berdasarkan sepengetahuannya, Perda Nomor 7 Tahun 2011 sudah jelas-jelas mengatur mengenai keberadaan dan tata lokasi minimarket. Adanya keberatan dari warga masyarakat mengenai keberadaan minimarket baru lantaran jaraknya tidak sesuai dengan yang tertera di dalam perda merupakan hal yang sangat baik dan perlu diapresiasi.

“Ini satu bukti bahwa fungsi pengawasan itu berjalan. Masyarakat yang mengetahui adanya pelanggaran segera melaporkan itu hal yang bagus. Kita juga akan segera cek informasinya, kalau ternyata benar, berarti tidak bisa didiamkan. Harus dihentikan sekarang juga,” tegas dia.(ruh/dep)

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …