Pendaftaran Cabup-Cawabup Belum Jelas

calon kepala daerah pilkada

POJOKSATU.id, CIANJUR – Meski Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) belum diketok palu dan masih dalam masa pembahasan di Panitia Kerja (Panja) Komisi II DPR RI, namun bisa dipastikan pendaftaran untuk pasangan calon (paslon) calon bupati (cabup) dan wakil bupati, dilaksanakan pada akhir Juli mendatang.

Kepastian tahapan penting pilkada serentak itu tertuang di dalam draft PKPU. Rencananya, pendaftaran sendiri akan dilakukan selama tiga hari yakni pada 22-24 Juli 2015.

Divisi Sosialisasi KPU Cianjur, Hilman Wahyudi membenarkan perihal tersebut. Namun pihaknya belum bisa memastikan soal jadwal pendaftaran paslon, sesuai dengan yang tercantum dalam draft PKPU.

“Memang benar kalau di dalam draft PKPU pendaftaran paslon cabup-cawabup dilaksanakan pada tanggal itu. Tapi kan PKPU sendiri masih dibahas. Jadi secara aturan belum ada kepastian,” jelas Hilman, kemarin.

Dia mengungkapkan, dari informasi yang berkembang berkenaan dengan tanggal pendaftaran bagi paslon cabup-cawabup itu, pihak DPR RI memberikan usulan lain, yakni pengunduran tanggal pendaftaran menjadi 26-28 Juli 2015.

“Itu masih usulan dari DPR RI lewat panja. Tapi masih belum ada keputusan pasti. Semua masih dalam pembahasan. Makanya lebih baik kami menunggu saja pembahasan PKPU-nya itu selesai dan ketok palu,” sambung Hilman.

Divisi Hukum KPU Cianjur, Selly Nurdinah menambahkan, meski telah beredar informasi tersebut, pihaknya tidak mau berandai-andai. Menurutnya KPU Cianjur hanya akan berpegangan pada PKPU yang sudah disahkan saja.

“Itu kan semua masih informasi saja. Bahkan kami dapatnya juga dari media. Jadi, lebih baik tunggu saja PKPU-nya,” ujar Selly.

Ditanya tentang berapa lama kemungkinan PKPU tersebut bakal selesai dibahas hingga disahkan, Selly tidak bisa memastikannya. Pasalnya, hal itu tergantung pada pembahasan panja DPR RI dengan KPU RI.

“Tidak tahu ya kira-kira bisa berapa lama. Tapi kami berharap ya tidak berlarut-larut, karena tahapan pilkada juga harus segera dimulai,” kata Selly.

Dikatakan perempuan berjilbab alumnus Magister Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu, selain menunggu selesai dibahas dan ketok palu, PKPU nantinya juga tidak bisa langsung diterima KPU kabupaten/kota sebagai acuan teknis pelaksanaan pilkada serentak 2015.

Hal itu diakibatkan, sebelum bisa digunakan oleh KPU kabupaten/kota, PKPU juga harus melalui tahap pendokumenan negara dan ditandatangani oleh presiden. Hal serupa yang berlaku untuk undang-undang pilkada yang kemudian berubah menjadi Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Pilkada sebagai pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.

“Kalau berkaca pada Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 itu kan butuh waktu lebih kurang sebulan setelah diketok palu oleh DPR RI. Tapi semoga saja tidak selama itu,” harap Selly.(ruh/dep)

Feeds