Waspada, PPK, PPS, KPPS Sumber Kecurangan

pilkada

POJOKSATU.id, CIANJUR – Pembentukan dan perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) serta Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) harus melalui proses yang transparan dan diawasi. Pasalnya kecurangan pemilu hampir selalu terjadi pada tingkatan tersebut.

Hal itu diungkapkan Juru Bicara Koalisi Masyarakat untuk Pemilu Jurdil (KMPJ), Ade Martha, Selasa (7/4) kemarin. Untuk itu, ia pun menuntut kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Cianjur untuk transparan dan bisa menjamin proses rekrutmen tersebut bersih dari praktek-praktek yang tidak jujur.

“Kalau mau pilkada berlangsung bersih, jujur, adil dan transparan, hal itu harus dimulai sejak awal. Termasuk perekrutan PPK, PPS dan KPPS,” tegas Ade.

Ade menambahkan, bukan tanpa alasan bahwa hal itu harus menjadi perhatian semua pihak. Pasalnya, berkaca pada pengalaman penyelenggaraan pileg dan pilpres 2014 lalu, telah terjadi berbagai kecurangan pemilu yang cukup masif dan bahkan dikatakannya sebagai praktek kecurangan yang cukup terang-terangan dilakukan.

“Pileg dan pilpres kemarin itu amburadul. Kecurangan jelas sangat terlihat dan terang-terangan. Jangan sampai itu terjadi lagi pada pilkada ini,” kecam dia.

Ade mengakui, untuk bisa menjadi anggota PPK, PPS dan KPPS memang ada persyaratan yang dipenuhi. Namun, hal tersebut terkendala dengan permasalahan teknis dengan minimnya sumber daya manusia yang cukup mumpuni ditambah dengan juga memiliki komitmen serta keseriusan dalam melaksanakan mandatnya untuk menyelenggarakan proses pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

“Nah, makanya proses penyaringan ini yang harus diawasi. Jangan sampai disusupi oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Jangan sampai melukai proses demokrasi ini,” kata dia.

Hal lain yang perlu untuk dicermati, belajar dari pengalaman pilek dan pilpres 2014, hemat Ade, KPU Cianjur sudah seharusnya mampu meminimalisir kesalahan-kesalahan yang banyak dilakukan petugas PPK, PPS dan KPPS dalam publikasi data formulir C1.

“Pada pileg dan pilpres lalu itu, sejumlah petugas PPK, PPS dan KPPS terindikasi kuat tidak memasukkan jumlah suara di formulir C1. Ini yang berbahaya,” ungkap dia.

Sejumlah kesalahan yang terjadi kala itu, kata Ade, antara lain ada yang salah menjumlahkan suara, ada yang tidak jelas menuliskan angka perolehan suara, ada juga formulir C1 yang tertukar antar-TPS serta ada juga yang tidak bisa menyelesaikan penjumlahan sederhana dengan cepat sekaligus tepat.

“Ini tidak bisa dibiarkan. Harus ada langkah-langkah pencegahan dari KPU Cianjur,” tegas dia lagi.
Akibat beragam kesalahan-kesalahan tersebut, lanjut dia, bisa memberikan akibat yang sangat fatal. Tentu saja, perolehan suara pun bisa berubah dari yang sebenarnya. Selanjutnya, konflik-konflik pun dipastikan menyusul dan bermunculan.

Namun, Ade mengecam keras, bahwa ada juga diantaranya bukan melakukan kesalahan-kesalahan dimaksud. Akan tetapi, dengan sangat sengaja telah melakukan kecurangan-kecurangan karena iming-iming uang dan ketidaknetralan serta memihak kepada yang berkepentingan terhadap perolehan suara pemilih.

“Buktinya, berdasarkan keputusan MK pada pileg 2014 kemarin ada yang terbukti melakukan praktek kotor dengan memanipulasi suara. Itu terjadi di tingkat PPK, sehingga 15 Petugas PPK dan Komisioner KPU Cianjur waktu itu ada yang terkena sanksi pemecatan secara tidak hormat melalui sidang kode etik Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” urai dia.

Di sisi lain, yang juga harus diawasi adalah kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) dan Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum (Gakkumdu) yang harus pula bekerja secara cermat sesuai dengan tugas dan kewenangannya serta haram untuk mandul.

“Jangan seperti pileg kemarin yang mandul. Sudah gelar perkara dan ada temuan awal untuk ditindaklanjuti, namun tidak berhasil menyeret satupun pelaporan kecurangan yang masuk untuk diadiili di pengadilan tindak pidana pemilu. Indikasinya kok jadi seperi sengaja kasusnya dikadaluarsakan. Ini yang harus menjadi perhatian semua pihak. Jangan biarkan upaya kecurangan apapun terjadi dalam pilkada ke depan,” tegas dia.(ruh/dep)

Feeds