Setiap Desa Cianjur Terima Rp300 Juta per Tahun

Ilustrasi Dana Desa

Ilustrasi Dana Desa

POJOKSATU.id, CIANJUR – Kabupaten Cianjur dipastikan akan mendapatkan alokasi dana desa sekitar Rp106 miliar dari pemerintah pusat pada tahun 2015. Kepastian tersebut setelah adanya perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa.

Sebelumnya, Kabupaten Cianjur diinformasikan hanya bakal mendapatkan dana desa sebesar Rp71,4 miliar saja. Besaran dana desa tersebut dihitung dari nilai besar kecilnya dana perimbangan daerah.

Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMD) Kabupaten Cianjur, Budi Rahayu Toyib, mengungkapkan, keterlambatan turunya dana desa tidak terlepas adanya perubahan PP yang mengharuskan juga perubahan peraturan bupati (Perbub).

“Salah satu syaratnya adanya Perbub. Kenapa kita lambat karena perubahan PP Nomor 60 tahun 2014 menjadi PP Nomor 60 Tahun 2015 baru disahkan akhir Maret tentang pengelolaan uang negara, termasuk perubahan total dana yang diturunkan ke setiap kabupaten,” kata Budi, Selasa (7/4).

Dikatakan Budi, sebelumnya Kabupaten Cianjur sudah menetapkan alokasi dana desa yang diberikan pemerintah pusat yakni sebesar Rp71,4 miliar saja. Namun karena adanya perubahan PP dana desa menjadi Rp106 miliar. Dengan demikian harus ada perubahan penetapannya.

“Sebelumnya kita telah menetapkan. Tapi karena ada perubahan parsial, kita menunggu perbubnya dulu. Insyaallah secepat mungkin sudah bisa direalisasikan. Kami harapkan April ini turun dari pusat sebesar 20 persen masuk ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD),” tutur Budi.

Dalam Perbub yang kini sudah diterima bagian hukum itu, akan mengatur alokasi dana ke desa-desa. Jika melihat besaran dana desa yang diterima yakni Rp106 miliar, maka setiap desa paling sedikit menerima kucuran dana desa sebesar Rp250-350 juta per tahunnya. Kalau dirata-rata, setiap desa bakal menerima Rp300 juta per tahun dari janji pemerintah yang mencapai Rp1,4 miliar.

“Turunnya tidak sekaligus, tahap awal baru 20 persen dulu. Kalau sudah turun dan desa juga sudah siap, kami akan segera luncurkan. Walaupun nanti belum ada pendamping desa terbentuk, tetap dana desa kita luncurkan. Pendamping desa untuk ke depannya,” jelas dia.

Penentuan besaran dana desa itu, kata Budi, dilihat dari besaran dana perimbangan daerah yang terdiri dari Dana Alokasi Khusus (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH) dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Dana desa tersebut besarnya minimal 10 persen dari dana perimbangan daerah.

“Dana perimbangan daerah yang kita miliki saat ini sebesar Rp1,5 triliun. Kalau dikalikan 10 persen seharusnya minimal kita dapat Rp150 miliar untuk dana desa, masih ada kekurangan Rp44 miliar. Memang masih belum menyentuh ke angka Rp1,4 miliar sebagaimana yang dijanjikan pemerintah,” kata dia.(ruh/dep)

Feeds