Tersandung Korupsi, Anggota DPRD Cianjur Ini Tidak Ditahan

MELENGGANG: HM seusai diperiksa Kejari Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana peradaban desa.

MELENGGANG: HM seusai diperiksa Kejari Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana peradaban desa. Foto: Guruh/Pojoksatu.id

POJOKSATU.id, CIANJUR – H Miftah akhirnya memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Cianjur (Kejari) setelah sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan. Politisi dari Partai Demokrat itu datang ke kantor Kejari di Jalan Dr Muwardi (Bypass) didampingi penasehat hukumnya, Nurdin Hidayatulloh sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, atas sejumlah alasan, pemeriksaan H. Miftah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi bantuan Dana Desa Peradaban Tahun Anggaran 2012 baru bisa dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB.

Begitu datang, H. Miftah langsung menuju ke lantai dua dan memasuki ruang pemeriksaan pidana khusus. Pemeriksaan sendiri baru usai sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah itu, ia keluar dari ruangan yang tertutup didampingi pengacaranya. Selanjutnya, anggota DPRD Kabupaten Cianjur itu langsung meninggalkan kantor Kejari tanpa ditahan.

Kepala Kejari Cianjur Wahyudi didampingi Kepala Seksi Pidana Khusus, Sulisyadi dan Kepala Seksi Intel, Melly Suranta Ginting, mengatakan, pemeriksaan terhadap H. Miftah dilaksanakan setelah yang bersangkuta selama dua kali pemanggilan berhalangan hadir. Pada panggilan pertama, yang bersangkutan tidak bisa hadir karena sedang ada kegiatan di DPRD Cianjur.

“Sedangkan pada panggilan kedua, lagi-lagi tidak bisa hadir. Informasi yang kami dapatkan dari pengacaranya, yang bersangkutan saat itu sedang menunaikan ibadah umroh. Baru setelah pemanggilan ketiga yang bersangkutan datang didampingi pengacaranya,” kata Wahyudi ditemui di ruang kerjanya, Senin (6/4).

Dalam pemeriksaan sebagai tersangka, H. Miftah didengar keterangannya terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi bantuan desa peradaban yang diterimannya saat dirinya masih menjabat sebagai Kepala Desa Ciherang, Kecamatan Karangtengah.

“Kita lakukan pemeriksaan kapasitasnya sebagai tersangka dalam kasus program dana desa beradaban,” ujar Wahyudi.(ruh/dep)

Feeds