Korupsi Bantuan Dana Desa, Kemungkinan Ada Tersangka Lain

MELENGGANG: HM seusai diperiksa Kejari Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana peradaban desa.

MELENGGANG: HM seusai diperiksa Kejari Cianjur terkait dugaan penyimpangan dana peradaban desa.

POJOKSATU.id, CIANJUR – Setelah sebelumnya dua kali mangkir dari panggilan, H Miftah memenuhi panggilan Kejaksaan Negeri Cianjur (Kejari). Politisi dari Partai Demokrat itu datang ke kantor Kejari di Jalan Dr Muwardi (Bypass) didampingi penasehat hukumnya, Nurdin Hidayatulloh sekitar pukul 10.00 WIB. Namun, atas sejumlah alasan, pemeriksaan H. Miftah sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi bantuan Dana Desa Peradaban Tahun Anggaran 2012 baru bisa dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB.

Begitu datang, H. Miftah langsung menuju ke lantai dua dan memasuki ruang pemeriksaan pidana khusus. Pemeriksaan sendiri baru usai sekitar pukul 17.00 WIB. Setelah itu, ia keluar dari ruangan yang tertutup didampingi pengacaranya. Selanjutnya, anggota DPRD Kabupaten Cianjur itu langsung meninggalkan kantor Kejari tanpa ditahan.

Dalam pemeriksaan tersebut, penyidik Kejari Cianjur mencecarnya dengan 40 pertanyaan seputar aliran dana desa peradaban. Berdasarkan audit, kerugian negara mencapai sekitar lebih kuran Rp326 juta.

“Memang yang bersangkutan telah mengembalikan dana sekitar Rp215 juta ke Badan Usaha Milik Desa (Bumdes). Tapi itu tetap tidak menghapus tindak pidananya,” tegas Kepala Kejari Cianjur Wahyudi.

Ketika disinggung alasan kenapa pihak Kejari tidak menahannya, Wahyudi berkilah bahwa penahanan terhadap tersangka itu tergantung kepada penyidik serta melihat urgensinya seperti apa. Perlu tidaknya penyidik melakukan penahanan kepada seseorang itu, adalah pandangan dan penilaian subjektif dari penyidik yang menangani perkara itu.

“Mungkin urgensinya saat ini memang belum diperlukan penahanan saja. Apalagi kalau melihat tersangka tidak berbelit-belit dan masih kami nilai kooperatif. Kalau soal keterangan, tersangka berhak memberikan keterangan apa saja. Penyidik kan sudah mengantongi data, terserah mau ngomong apa, mau mengaku syukur tidak mengaku juga tidak apa-apa,” kata Wahyudi.

Namun, kata Wahyudi, selama pemeriksaan tersebut, H. Miftah selalu menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik dan menyampaikannya apa adanya.

“Setelah pemeriksaan ini, kami akan analisa dan evaluasi dulu apakah ada perlu ditanyakan kembali dikombain lagi dengan yang lain. Kemungkinan ditahan itu ada saja, tinggal bagaimana urgensinya sajas,” tegas dia.

Wahyudi juga tidak menampik kemungkinan adanya tersangka lain dari unsur pejabat di lingkungan Pemkab Cianjur. Menurutnya, hal itu akan bergulir sendirinya seiring dengan berjalanannya proses hukumnya.

“Kemungkinan itu selalu ada saja mengarah kepada tersangka lain. Tidak mungkin tindak pidana khusus itu dilakukan sendirian. Kita lihat saja perkembangannya,” papar Wahyudi.

Wahyudi menegaskan, pihaknya bertekad akan segera melimpahkan kasus dugaan tindak pidana korupsi itu ke pengadilan secepat mungkin agar persidangan pun bisa digelar secepatnya pula.

“Kami telah memeriksa 30 orang saksi dalam menangani perkara ini. Secepatnya kami akan limpahkan ke pengadilan,” tegas dia lagi.

Terpisah, H. Miftah ditemui usai menjalani pemeriksaan di Kejari Cianjur mengakui telah menjawab 40 pertanyaan yang disampaikan oleh penyidik. Pertanyaan tersebut diantaranya seputar aliran dana bantuan desa peradaban yang diterimanya saat menjabat sebagai kepala desa.

“Ada sekitar 40 pertanyaan. Ya seputar dana bantuan desa peradaban. Saya jawab apa adanya sebagaimana yang saya tahu saja,” kata Miftah sambil berlalu pergi.

Kuasa Hukum tersangka, Nurdin Hidayatulloh, mengakui bahwa kasus yang menjerat kliennya tersebut terdapat kesalahan prosedur yang dilakukan.

“Memang ada kesalahan prosedur, itu lebih ke administratif. Ini kasus murni, tidak ada unsur politis karena terjadinya waktu klien saya menjabat kades,” kata Nurdin.

Nurdin menyatakan, kliennya telah melaksanakan dan menjalani segala sesuatu sesuai dengan prosedur yang berlaku.

“Dananya sudah dikembalikan, tinggal yang Rp50 juta saja karena ada di masyarakat,” jelas dia.
Nurdin juga tidak menampik, kasus yamg menjerat klienya itu dilakukan tidak sendirian. Ada dugaan keterlibatan salah seorang pejabat.

“Ya memang indikasinya mengarah kesana, tapi saya tidak bisa menyebut siapa pejabatnya, biarlah waktu yang membukanya, nanti juga pada tahu sendiri,” katanya.(ruh/dep)

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …