Duh, Iwan Kena Tilang Polisi, Saat Ingin Ambil Mobilnya Malah Sudah Diserahkan ke Leasing

 Iwan Setiawan (45), Warga Lebak Sari  RT04/09, seperti jatuh tertimpa tangga. Iwan terkena tilang petugas kepolisian.

Iwan Setiawan (45), Warga Lebak Sari RT04/09, seperti jatuh tertimpa tangga. Iwan terkena tilang petugas kepolisian.

POJOKJABAR.com, BOGOR – Iwan Setiawan (45), Warga Lebak Sari RT04/09, seperti jatuh tertimpa tangga. Iwan terkena tilang petugas kepolisian.

Meski mengantongi SIM, ia lupa membawa STNK mobil yang dikendarainya Avanza B 1450 KIY.

Sialnya, usai membawa STNK keesokan harinnya, mobilnya diserahkan oleh polisi ke Leasing lantaran diduga tidak membayar selama dua bulan.

“Memang saya tidak bawa STNK tapi tiga hari kemudian saya bawa.,” ujarnya kepada pojokjabar, Senin malam (12/2/2018).

Saat ditilang, kata Iwan, Polisi Lantas memberikan surat tilang biru dengan pasal 288 /tidak dapat menunjukan STNK.

Namun, dirinya mengaku kecewa lantaran penegak hukum itu menyita kendaraannya lantaran telat membayar dua bulan.

Beberapa hari kemudian tertilang membawa surat tilang dan STNK ke UR Tilang, namun data tidak ada di sistem dan unit Kendaraan tidak ada di Kepolisian.

Setelah ditemui petugas polisi telah menyerahkan mobil kepada kolektor finance tanpa pemberitahuan dan tanpa ada data-data di bagian urusan tilang.

“Tapi tidak ada di penitipan mobil di kantor polisi katannya sudah diserahkan ke leasing,” ujarnya.

Iwan mengatakan, STNK dan Mobil itu milik oprasional lembaga sosial untuk baksos. Sepeti membawa orang sakit, dan kegiatan masyarakat di Kota Bogor. Pemiliknya bernama Sri Apulina, Perum Pesona Bumyagara, Bekasi.

“Alasannya kolektor membawa surat fidusia dan BPKB, mobil itu belum bayar selama 2bulan,” pungkasnya.

Iwan mengukapkan, saat itu, dirinya mengingat bahwa anggota Lantas yang memberikan unit mobilnya ke leasing bernama, Ipda Nanda.

Sementara itu, hingga malam kemarin, Kasat Lantas Polresta Bogor Kota, Bramasyto Priaji, belum memberikan klarifikasi.

Berdasarkan, Amanah Undang-Undangan Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia.

Perusahaan leasing jika melakukan penarikan atau penyitaan kendaraan yang dikredit konsumen tanpa ada sertifikat fidusia maka hal itu merupakan tindakan melawan hukum.

(don/pojokjabar)


loading...

Feeds