Ternyata 95 Persen Pegawai RSUD Kota Bogor Honorer

MINIM PEGAWAI PNS: Dari 800 pegawai di RSUD Kota Bogor, 770 pegawainya adalah non-PNS. Net

MINIM PEGAWAI PNS: Dari 800 pegawai di RSUD Kota Bogor, 770 pegawainya adalah non-PNS. Net

POJOKJABAR.com, BOGOR – Keberadaan perawat di RSUD Kota Bogor ternyata tidak jauh beda dengan guru. Pasalnya mayoritas yang bekerja di RSUD adalah non PNS alias honorer.

Dari 800 pegawai di RSUD, sebanyak 770 atau 95 persen-nya adalah non PNS. Sementara sisanya 30 orang adalah aparatur sipil negara (ASN).

Kondisi itu membuat RSUD Kota Bogor menaruh perhatian khusus pada hak dan kewajiban dari pegawai non PNS. Hal inilah yang menjadi pembahasan serius dalam diskusi Kebijakan Manajemen Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) di Aula RSUD, yang mengahdirkan perwakilan dari Kemendagri, jumát (12/1/1).

“RSUD sebagai BLUD kan mengacunya pada Kemendagri dan kami pun masih bagian dari OPD (organisasi perangkat daerah) di lingkungan Pemkot Bogor,” ujar Direktur Utama RSUD Kota bogor, Dewi Basalamah.

Dewi mengatakan, dari diskusi ini pihaknya ingin mengetahui lebih jelas terkait aturan kepegawaian bagi 770 karyawan RSUD Non PNS. Apakah mereka diberlakukan sama dengan ASN atau bagaimana? terutama terkait hak dan kewajibannya.

Sebab selama ini RSUD masih mengacu kepada peraturan wali kota (Perwali) dengan standar gaji UMK. “Kami perlu masukan dari Kemendagri untuk bahan membuat aturan kepegawaian yang sesuai regulasinya,” imbuhnya.

Sementara, Sekretaris Daerah Kota Bogor Ade Sarip Hidayat mengatakan, nomenklatur RSUD itu bagian dari OPD yang berada dibawah Pemkot Bogor. Sehingga suka tidak suka pegawai Non PNS di RSUD harus mengikuti aturan dari pemkot.

“Meski berstatus Non PNS mereka tetap bagian dari pemkot  yang harus ikut kebijakan dan regulasi yang dibuat,” ujarnya.

Selain itu, RSUD Kota Bogor sebagai BLUD seluruh hasil pendapatannya di kembalikan untuk operasional RSUD. Alias tidak ada satu rupiah pun yang diambil untuk pembangunan infrastruktur.

Sejauh ini, setelah dua tahun RSUD sudah mampu membiayai operasionalnya. Namun pemkot  tetap berjanji untuk membantu pembangunan RSUD demi peningkatan pelayanan bagi masyarakat.

“Kami akan usahakam pembangunan tahap kedua RSUD melalui APBD, APBN atau bantuan-bantuan lainnya sehingga seimbang antara operasional dan kenyamanan,” ujarnya.

Ia pun mengingatkan kepada RSUD untuk menerapkan empat hal. Yakni kecepatan dalam memberikan pelayanan ketika ada pasien yang datang harus segera dilayani jangan pernah ada penolakan.

Kedua RSUD perlu juga ada ketepatan pengobatan sebab pasien yang datang ke RSUD berharap sembuh. “Buat pelayanan yang nyaman dan adanya transparansi kepada warga terkait ketersediaan kamar,” pungkasnya.

(RB/wil/pojokjabar)

 


loading...

Feeds