Pak Wali, Anak Kami Lapar… 12 Bulan Kami Diterlantarkan

PROTES: Para istri pegawai PDJT berunjuk rasa di depan Balaikota Bogor, kemarin (14/12). Mereka menuntut pembayaran gaji yang sampai saat ini belum dibayarkan. MELDRICK/ RADAR BOGOR

PROTES: Para istri pegawai PDJT berunjuk rasa di depan Balaikota Bogor, kemarin (14/12). Mereka menuntut pembayaran gaji yang sampai saat ini belum dibayarkan. MELDRICK/ RADAR BOGOR

POJOKJABAR.com, BOGOR – Laparrr… pak tolong kami anakmu yang sudah diterlantarkan selama 12 bulan. Apakah bapak/ibu tidak punya hati nurani! Bapak/ibu yang cuma mementingkan kepentingan pribadi (politik).

Begitulah tulisan protes yang dibawah oleh Nurlela salah satu istri karyawan Perusahaan Daerah Jasa Transportasi (PDJT) ketika melakukan aksi unjuk rasa di Balaikota Bogor, kamis siang (14/12/17).

Nurlela tak sendiri, sejumlah istri karyawan PDJT juga melakukan aksi serupa. Mereka membawa spanduk bertuliskan kekecewaan kepada Wali Kota Bogor Bima Arya  “Kami tidak ingin anak-anak kami kelaparan tidak ada uang dan tidak makan, saya sangat kecewa dengan janji-janji wali kota,” ujar Nurlela kepada Radar Bogor (Pojoksatu.id Group).

Senada juga diungkapkan istri karyawan PDJT, Nurwati. Dia mengaku harus menjalani hidup serba kekurangan di sepanjang tahun ini. Keluarganya merasa kesulitan sejak suaminya tidak mendapat kejelasan soal gaji dari BUMD yang mengoperasikan bus Transpakuan tersebut. “Mulai dari makan, biaya sekolah dan lain sebagainya tidak cukup,”  lirihnya.

demo-pdjt

Dia mengaku para istri karyawan PDJT terpaksa melakukan aksi unjuk rasa, lantaran aksi unjuk rasa sebelumnya tidak mendapatkan solusi. Bahkan terkesan hanya sebatas obral janji. Padahal yang mereka butuhkan hanya kepastian nasib karyawan PDJT mau diapakan. “Kalau sudah begini keputusannya adalah di pak wali kota,” tegasnya.

Koordinator aksi, Sukanta Wijaya, menambahkan, kembalinya beroperasi Transpakuan sejak tiga pekan lalu tidak lantas memberikan dampak positif kepada karyawan. Sebab, dari 144 pegawai, hanya ada 20 pegawai yang kembali dipekerjakan. “Itu pun hanya  10 pengemudi, lima ticketing dan lima manajemen yang dipekerjakan ,” ucapnya.

Sedangkan sisanya (pegawai PDJT), termasuk dirinya belum mendapat penjelasan apakah masih berstatus pekerja atau sudah mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Mereka hanya menanti kabar baik di rumah sembari sesekali melakukan kerja sampingan untuk mendapat tambahan pemasukan.

“Kadang saya juga bingung, mau kerja lagi didaerah lain tapi masih terikat kerja. Tapi disini juga tidak ada kejelasan bagaimana nasib saya,”  beber dia.

Sementara waktu terus berjalan dan kebutuhan istri dan anak-anak mereka  harus tetap terpenuhi. “Bahkan ada beberapan teman saya yang sampai diusir dari kontrakan karena tidak mendapat bayar. Beberapa juga ada yang diceraikan karena ia tidak bisa menafkahi,” ungkapnya.

Sementara, Satuan Internal Pengawas PDJT, Tri Haryanto, menuturkan, sejauh ini belum ada kepastian sistem pembayaran gaji kepada pegawai. Sejauh ini, pekerja hanya menggunakan sistem bagi hasil. “Sebanyak 60 persen dari pendapatan Trans Pakuan per bulan dibayar sebagai setoran ke PDJT sementara sisanya untuk karyawan,” ujarnya.

Pekerja PDJT, sebenarnya sambung dia, menyadari bahwa permasalahan ini tidak dapat selesai dengan cepat oleh Pemkot Bogor. “Setidaknya, beri penjelasan kepada pihaknya tentang status dan upah pekerja yang masih nunggak,”  pungkasnya.

Menanggapi aksi protes karyawan PDJT,  Wali Kota Bogor Bima Arya  berjanji akan melakukan pertemuan kembali dengan karyawan PDJT. “Nanti akan ditemui, untuk berdialog bersama PDJT juga, tetapi waktunya masih diatur,” ujar Bima.

Pemkot  kata dia, akan mengambil langkah untuk pembayaran gaji karyawan PDJT. Apakah dengan cara diangsur atau seperti apa. Sambil terus menunggu proses operasional Transpakuan. “Oleh karena itu, kita terus dorong agar bertambah, kemudian pelan-pelan akan kita cicil dan bayar,” pungkasnya.

(RB/ran/cr2/pojokjabar)

Data dan Fakta PDJT (Operator Bus Transpakuan)
– Tak beroperasi sejak akhir April 2017
– Karyawan belum digaji sejak Januari 2017
– Jumlah Bus Transpakuan 29 Bus.
– Kembali Beroperasi pada 22 November 2017
– Sekitar 4 hingga 5 bus  dioperasikan
– Sementara hanya melayani koridor Cidangiang-Bellanova
– Tarif Rp5.000 sekali jalan
– Bus ini merupaka bantuan dari berbagai pihak: Kementerian Perhubungan, Sinar Jaya, hingga Komunitas Bogor+Sahabats (Bobats)

 


loading...

Feeds