Pemkot Bogor Klaim TOD Stasiun Bogor Tak Langgar Tata Ruang

Ilustrasi TOD Stasiun Bogor

Ilustrasi TOD Stasiun Bogor

POJOKJABAR.com, BOGOR – Untuk membangun hunian terintegrasi transportasi atau Transit Oriented Development (TOD) di Kawasan Stasiun Bogor, Pemkot Bogor rupanya memberikan sejumlah persyaratan yang harus dipenuhi oleh inisiator, yakni Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sejumlah persyaratan tersebut, dianggap Wali Kota Bogor Bima Arya sama persis dengan apa yang diberlakukan pada Optimalisasi Terminal Baranangsiang yang hingga saat ini belum terbangun.

“Yang pertama syaratnya yaitu tidak bertentangan dengan tata ruang kita. Yang kedua lolos kajian analisis dampak lingkuangan (amdal) dan amdalalin. Ketiga, menyelesaikan persoalan-persoalan kemacetan dan tidak menambah masalah baru.

Ini syarat yang persis kita terapkan ke Terminal Baranangsiang yang hingga kini belum terbangun,” ujar Bima usai menghadiri dialog Koprasi dan UMKM di Lapangan Bola Rumah Sakit Marzuki Mahdi Kecamatan Bogor Barat, selasa (19/9/17).

Ia mengatakan, Pemkot Bogor bersama Kementerian BUMN sepakat untuk membuat tim kajian dalam memastikan wilayah tersebut tidak berpotensi macet nantinya. “Keinginan dari kementerian BUMN yang kita berikan syarat. Ini kawasan harus ditata sedemikian rupa. Kalau tidak ditata akan menyebabkan kemacetan,” terangnya.

Terlebih, menurutnya Kementerian BUMN telah bersedia untuk membantu pemberlakuan konversi angkot ke bus (3 angkot 1 bus)  di koridor sekitaran Stasiun Bogor. Hal itu, dianggapnya sebagai upaya mempercepat program konversi yang awalnya ditarget berjalan pada bulan September ini.



loading...

Feeds