Duh, Bima Arya dan Wakil Beda Pendapat Soal Pengembangan Kawasan Stasiun Bogor, Ini Penyebabnya

Walikota Bogor Bima Arya

Walikota Bogor Bima Arya

POJOKJABAR.com, BOGOR – Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor, PT. Wika Realty dan PT. Kereta Api Indonesia (KAI) Persero telah melaksanakan penandatangan nota kesepahaman sinergi Transit Oriented Development (TOD) kawasan Stasiun Bogor dan rencana pembangunan halte dan stabling Kelurahan Sukaresmi.

Penandatanganan itu berlangsung di Kementerian BUMN, Senin (11/9/2017), disaksikan juga oleh Menteri BUMN Rini Soemarno dan Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi.

Namun hal itu mendapat pertentangan dari orang nomor dua di Kota Bogor, yang juga Politisi Partai Demokrat, Usmar Hariman.

Menurut Usmar, rencana pengembangan kawasan Stasiun Bogor  itu melanggar tata ruang yang ada.

“Yang paling ideal itu adalah kawasan Sukaresmi, kalaulah kawasan stasiun dikembangkan adalah sangat – sangat melanggar tata ruang yang ada, karena dari aspek daya dukung wilayah dari hampir semua aspek sangat tidak lagi mendukung,” kata Usmar.

Usmar menambahkan, bahwa orientasi pengembangan kawasan sudah tidak lagi berpusat di wilayah pelayanan (WP) A, yaitu kawasan stasiun dan sekitarnya harus dipegang kokoh tidak boleh dilanggar.

Jika ini dipaksakan, maka kawasan stasiun akan menjadi kawasan terparah di kota Bogor.

“Saya orang yang tidak setuju kawasan stasiun dijadikan pusat pertumbuhan, yang dibutuhkan adalah penataan kawasan dengan optimalisasi fungsi-fungsi yang telah ada, tanpa rencana yang ada, kondisi saat ini saja sudah sangat crowded,” tegas Usmar.

Sementara itu, pendapat lain di utarakan oleh Walikota Bogor Bima Arya Sugiarto, Terkait pengembangan di kawasan Stasiun Bogor.

Bima  mengungkapkan beberapa catatan dan prasyarat telah disampaikan ke Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN.

Pertama, kajian Amdal lalin dan transportasi harus disusun bersama. Kedua, Pemkot Bogor meminta dibangun underpass dan park and ride di kawasan tersebut.

“Ketiga, percepatan pembangunan Stasiun Sukaresmi. Keempat, percepatan sistem Bus Rapid Transit (BRT). Dan Menteri BUMN dan Menteri Perhubungan menyatakan siap,” kata Bima.

Ia menambahkan, bahwa kawasan stasiun tidak bisa dibiarkan semrawut. Program ini akan mempercepat penataan karena ada akselerasi di semua aspek.

Kuncinya adalah di kajian yang dilakukan agar matang.

Kementerian BUMN juga akan membantu konversi angkot khusus di koridor tersebut, kerjasama Bank BUMN dengan badan hukum yang siap beroperasi di koridor yang melewati stasiun.

“Ini hasil pembicaraan khusus saya dengan Menteri Perhubungan dan Menteri BUMN,” imbuh dia.

Lebih jauh Bima mengungkapkan, pekan depan pihaknya akan ekspose rencana detail percepatan penataan kawasan tersebut kepada publik.

Karena dari rencana pada 5 Oktober akan diresmikan untuk dimulai oleh Presiden di stasiun Bogor.

 

(Adi/iks/Pojokjabar)


loading...

Feeds