Pengesahan Tiga Raperda Kabupaten Bogor Tiba-tiba Ditunda

Ilustrasi Raperda.

Ilustrasi Raperda.

Meski demikian, politisi Gerindra tersebut meyakini jika laporan atau rekomendasi dari masing-masing fraksi baru dapat rampung 21 April 2017.

“LKPJ esensinya itu. Tidak ada LKPJ yang ditolak, karena bukan laporan pertanggung jawaban. Berdasarkan Undang-undang 23 Tahun 2014, tentang pemerintah daerah, DPRD harus memberikan rekomendasi catatan startegis dalam laporan tersebut,” tuturnya.

Menurutnya, ketidaksiapan fraksi dalam memberikan catatan bukan karena disengaja melainkan ada beberapa kesibukan yang menyebabkan belum merumuskan rekomendasi sejumlah fraksi yang hingga pada saat dijadwalkan belum diserahkan ke pimpinan.

“Kita maklumi itu, ini hal biasa, memang ada aturan paling lambat 30 hari harus ada laporan setelah penyampaian paripurna. Seharusnya hari ini (kemarin), tapi karena menganut aturan itu dan teman-teman belum siap dan fraksi belum masuk ya kita undur sehari,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD, Nuradi mengaku, dari hasil kesepakatan bamus memang diputuskan untuk pelaksanaan Paripurna mundur satu hari. “Jadi Jumat besok (hari ini, red), tepatnya jam 14:00,” pungkasnya.

(radar bogor/ded/c)


loading...

Feeds