Banyak Sampah, DPRD Kabupaten Bogor Mendesak Sampah Dikelola Swasta

Ilustrasi Sampah di Kota Depok.

Ilustrasi Sampah di Kota Depok.

POJOKJABAR.com, BOGOR – Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kabupaten Bogor, kembali menjadi sorotan. Kali ini, DPRD Kabupaten Bogor mengungkapkan ada perbedaan retribusi yang dipungut dengan ketentuan yang terdapat didalam Peraturan Daerah (Perda).

Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Bogor Yuyud Wahyudin dalam perda retribusi pembayaran sampah untuk masyarakat dibagi menjadi tiga bagian yaitu pemukiman, perumahan, dan perumahan elit.

Untuk kawasan pemukiman diterapkan besaran retribusi Rp9 ribu. Sedangkan, untuk perumahan Rp12 ribu dan perumahan elit Rp25 ribu.

Yang menjadi permasalahanya, sambung dia, pungutan retribusi sampah yang dilakukan DKP melebih ketentuan dalam perda. Dirinya mencontohkan ada Anggota DPRD Kabupaten Bogor, Budi Sembiring yang juga membayar retribusi sampah di perumahan namun membayar lebih dari Rp25 ribu.

Adanya kelebihan pembayaran masyarakat kepada DKP sangat disayangkan politisi PPP tersebut. Sebab, dianggap memberatkan masyarakat dengan memungut retribusi berlebihan, padahal menurut Yuyud pihaknya menetapkan retribusi pembayaran sampah dengan kajian.

Jika dilakukan seperti itu, kata dia, sama saja kajian yang dilakukan tidak berlaku.

“Seharusnya, pemungutan retribusi dilakukan sesuai dengan perda, jika tidak sama saja melanggar,” cetusnya.

Karena ada ketidaksesuai dengan pemungutan retribusi sampah yang dilakukan DKP, Komisi II akan meningkatkan target retribusi pembayaran sampah.


loading...

Feeds

IMBAUAN: Kapolres Sukabumu, AKBP Nasriadi menyampaikan imbauan di hadapan jamaah salat Jumat di Masjid Agung Palabuhanratu.

Polres Sukabumi Siap Dampingi Ulama

Dalam imbauannya, perwira pangkat dua bunga melati emas itu siap memberikan jaminan kepada para ustadz yang akan menjalankan tugasnya sebagai …