Banyak Kelebihan, KPK Lirik Sistem Perizinan BPPT-PM Kota Bogor

BPPTM-PM Kota Bogor.

BPPTM-PM Kota Bogor.

POJOKSATU.id, BOGOR – Sistem perizinan aplikasi SMART (Sederhana, Mudah, Akuntabel, Ramah dan Tepat Waktu) yang diterapkan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal (BPPT-PM) Kota Bogor rupanya membuat dilirik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK melihat sistem yang diterapkan BPPT-PM Kota Bogor memiliki kelebihan-kelebihan dan manfaat.

Bahkan KPK begitu mendukung dan meminta BPPT-PM Kota Bogor untuk berbagi pengalaman terkait sistem perizinan dengan pemerintahan daerah lainnya. Mengenai hal ini, Kepala BPPTPM Kota Bogor, Deni Mulyadi, mengatakan pihaknya hanya berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik-baiknya pada masyarakat.

“Kami bukan yang terbaik, dan karena itu akan berusaha memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat,” kata Deni menanggapi hal tersebut.

Deni menambahkan, kedepannya pihaknya akan terus melengkapi sistem yang ada. Dimana nantinya para pemohon kelak bisa mencetak sendiri dokumen Surat Keputusan izin yang diperlukan, tanpa harus datang ke kantor BPPT-PM Kota Bogor. Untuk tahap awal rencana itu akan diberlakukan pada dokumen SILP dan TDP.

Deni menjelaskan BPPT-PM Kota Bogor mulai menerapkan aplikasi SMART sejak 2015. Dimana sistem dimulai ketika pemohon menyerahkan berkas dokumen seperti yang sudah ditetapkan kepada petugas customer service. Apabila dokumen dinyatakan lengkap, pemohon selajutnya diberi nomor pendaftaran.

Oleh pemohon, nomor tersebut dapat digunakan layaknya password ketika membuka aplikasi. Ketika tracking di website BPPTPM, pemohon bisa memantau pergerakan dokumennya. Misalnya, pemohon dapat segera mengetahui apabila permohonannya ditolak. Sebaliknya juga dapat mengetahui permohonannya sedang ditindak-lanjut dengan survey oleh petugas atau tidak disurvey dan datanya sedang dientri petugas.

Pemohon selanjutnya juga dapat mengetahui, berapa retribusi atau pajak yang harus dibayar, apabila perizinannya memang terkena retribusi. Retribusi pun bisa dibayar secara online ke Bank Jabar Banten (BJB) selaku bank yang ditunjuk. Setelah semua proses selesai, pemohon akan menerima SMS pemberitahuan atau mengambil Surat Keputusan BPPT-PM Kota Bogor atas permohonan izinnya

Dengan aplikasi yang dapat diakses melalui laptop atau smartphone, setiap saat pimpinan dapat memantau, apakah petugas sudah memproses sebuah berkas sesuai waktu dan SOP yang telah ditetapkan. Jika terdeteksi adanya dokumen yang tersendat, pegawai segera dihubungi melalui WhatsApp grup dan diminta menjelaskan apa yang sedang terjadi.

(*/lya/pojokjabar)


loading...

Feeds

Pemkot Cirebon, memberikan bantuan kepada korban banjir. Foto: pey/pojokjabar

Pemkot Beri Bantuan Korban Banjir Suba

POJOKJABAR.com CIREBON-Pemerintah Kota (Pemkot) Cirebon langsung memberikan bantuan langsung ke warga yang terdampak banjir luapan aliran sungai Suba, Jumat (23/2/2018) …