Pemkab Belum Tertarik Perda Anjal

BUTUH ATURAN: Pengamen yang masih ABG nongkrong di pinggir jalan.

BUTUH ATURAN: Pengamen yang masih ABG nongkrong di pinggir jalan.

POJOKSATU.id, TENJOLAYA-Bupati Nurhayanti mengimbau para dinas terkait agar bersinergi untuk mengatasi anak jalanan (anjal) yang semakin marak di daerah perbatasan. Mengingat, hingga kini belum ada peraturan daerah (perda) dalam menangani anjal tersebut.

“Secara bertahap akan kita buat perda tersebut. Karena tidak semudah membalikkan telapak tangan mengatasi itu. Jadi dari Dinas Sosial Kabupaten Bogor, harus bisa bersinergi dengan aparatur kepolisian atau Satpol PP,” ujar Nurhayanti kepada Radar Bogor, usai kegiatan Rebo Keliling (boling) di Kecamatan Tenjolaya beberapa hari lalu.

Nurhayanti menyebut, sebenarnya hak-hak anak sudah diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak. “Anak itu usia satu hingga 18 tahun. Hak-hak anak itu ada 32. Salah satunya nomor 11 tahun 2012 yang berisi tentang sistem peradilan anak. Jadi, yang penting, ada payung hukumnya dulu. Semuanya akan bertahap,” terangnya.

Sebelumnya, Kabid Disnakertransos Kabupaten Bogor, Lenny Rachmawati mengatakan, perda mengenai penanganan anjal atau gelangan pengemis (gepeng) sangat penting. “Kalau Sukabumi sudah ada, tapi Kabupaten Bogor belum punya. Jadi kita belum bisa maksimal mengatasinya,” ucapnya

Menurut Lenny, keberadaan perda anjal tersebut dapat menekan fenomena eksodus anjal  yang semakin marak di daerah perbatasan. Seperti di Kecamatan Dramaga, Ciawi, Citeureup, Cileungsi, dan Cisarua.

“Perda Anjal bisa mengatur tentang pembinaan anak jalanan. Isi perda itu bisa memberikan sanksi pada pemberi sedekah, dan sanksi bagi pelaku yang mengeksploitasi anak untuk mengemis di jalanan,” jelasnya.(rp8/c)

Feeds