Komisi A Minta Double Decker Dibongkar

PADAT: Kondisi parkir bertingkat di Stasiun Bogor selalu dipadati kendaraan roda empat dan dua setiap harinya. Lokasi parkir ini terancam dibongkar karena belum mengantongi izin.

PADAT: Kondisi parkir bertingkat di Stasiun Bogor selalu dipadati kendaraan roda empat dan dua setiap harinya. Lokasi parkir ini terancam dibongkar karena belum mengantongi izin.

POJOKSATU.id, BOGOR–Komisi A DPRD Kota Bogor mengultimatum pemkot agar memberi sanksi tegas kepada pengelola parkir bertingkat Stasiun Bogor. Itu jika tenggat waktu dua pekan tak juga diindahkan pengelola parkir untuk mengurus perizinan.

“Sudah cukup (dua pekan) untuk melengkapi. Apalagi diperbolehkan dibantu pihak ketiga,” tegas anggota Komisi A, Ahmad Aswandi kepada Radar Bogor kemarin.

Dalam waktu dua pekan itu, pengelola parkir yang juga masih di bawah naungan PT KAI wajib melengkapi proses analisis dampak lingkungan dan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup (UKP-UPL). Komisi A akan mengawal prosesnya dan meminta pemkot untuk proaktif.

“Dengan mengurus izin, menunjukkan PT KAI menghormati Bogor. Lebih cepat PT KAI melengkapi lebih baik,” kata politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.

Dinas terkait juga harus tegas dan tidak memberi toleransi waktu lebih kepada pengelola parkir. Sementara badan perizinan juga harus tegas dan melaporkan pelanggaran kepada instansi terkait seperti Satpol PP, jika PT KAI tak juga datang mengurus izin.

“Kalau dua minggu tidak juga dilengkapi, harus disegel. Dibongkar juga bangunannya,” cetusnya.

Sebagai syarat untuk mendapatkan izin mendirikan bangunan (IMB), pengelola parkir harus melengkapi proses kajian Amdal (UKP-UPL) yang dikeluarkan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup. “Tapi nyatanya Amdal UKP-UPL sampai sekarang belum ada,” imbuh Ketua Komisi A Jenal Mutaqin.

Pertemuan antara dewan dan OPD terkait sebelumnya menduga ada keterlambatan dalam kinerja instansi terkait yakni BPPT-PM. Namun, saat dievaluasi, ternyata pengelola parkir yang terkesan cuek.

“Apalagi PT KAI mengaku kalau mereka sudah dapat izin lisan dari walikota,” ungkap Jenal.

Itu dibenarkan Kepala BPPT-PM, Denny Mulyadi. Dia berjanji akan segera melimpahkan berkas pelanggaran, jika pengelola parkir stasiun tak juga mengurus perizinan. “Tunggu saja sampai batas waktu yang sudah diberikan,” tukasnya.(mer/c)

Feeds