Kerugian Daerah Rp 10,6 Miliar, pada Pembebasan Pasar Jambu Dua

Mardinus Haji Tulis, Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor.

Mardinus Haji Tulis, Anggota Komisi B DPRD Kota Bogor.

POJOKSATU.id, BOGOR-Kasus dugaan penyimpangan pada pembebasan lahan Pasar Jambu Dua memasuki babak baru. Komisi B DPRD Kota Bogor menemukan potensi kerugian daerah pada pembelian lahan milik Kawidjaja Hendrucas Ang alias Angkahong itu. Nilainya fantastis, yaitu Rp10,6 miliar.

“Dalam hasil rapat antara Komisi B dengan KPP Pratama Bogor dan KPP Pratama Ciawi,  dilaporkan bahwa Angkahong tidak pernah sama sekali membayar pajak penghasilan (PPh),” ujar anggota Komisi B DPRD Kota Bogor Mardinus Haji Tulis kepada Radar Bogor kemarin.

Seharusnya, Angkahong wajib membayar PPh sebesar 5 persen terhadap penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. Itu tertuang pada Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas UU Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

“Setelah kami hitung-hitung, karena pemkot membayar Angkahong sebesar Rp43,1 miliar. Seharusnya PPh sebesar 5 persen atau setara dengan Rp2,155 miliar masuk ke kas KPP Pratama Ciawi (berdasarkan alamat tempat tinggal Angkahong). Namun, saat kami tanya, tidak ada pembayaran. Artinya ada kelalaian dalam proses ini,” bebernya.

Undang-undang itu menyebutkan, jika pun dibebaskan pajak oleh daerah, usulan dibebaskan dari kewajiban pembayaran Pph itu harus datang sendiri dari Angkahong. Aturan itu diperkuat oleh Peraturan Direktur Jendral Pajak No 30/PJ/2009, tentang Tata Cara Pemberian Pengecualian dari Kewajiban Pembayaran atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan atas Tanah dan Bangunan.

“Namun, ketika kami tanyakan kepada KPP Pratama Ciawi, mereka sama sekali tidak menerima pengusulan kewajiban bebas membayar PPh dari pemilik lahan,” jelas politisi partai Hanura itu. Agar bebas dari kewajiban pembayaran PPh atas transaksi, Angkahong sejatinya harus mengajukan Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan (SKB Pph).

Untuk mendapatkan SKB PPh, Angkahong harus memenuhi syarat-syarat sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 30/PJ/2009,  yaitu mempunyai penghasilan di bawah penghasilan tidak kena pajak (PTKP) (minimal Rp1,3 juta). Atau, lahan dan bangunan itu dibebaskan untuk kepentingan umum yang memerlukan persyaratan khusus.

“Dari syarat itu, apakah lahan Angkahong memenuhinya? Saya kira tidak. Lahan yang masuk kategori kepentingan umum itu adalah untuk pembangunan waduk, lahan untuk fasilitas TNI dan lain-lain. Kalau untuk relokasi PKL saya kira itu bisa dipindahkan ke mana saja,” cetusnya.

Celakanya lagi, komisi yang membidangi keuangan dan BUMD itu juga menemukan bahwa terdapat tanah negara atau tanah garap seluas 1.440 m2 yang dibeli oleh Pemkot Bogor. Artinya, Negara telah membeli tanah negara. “Ini nilainya sekitar Rp8,5 miliar. Jumlahkan saja dengan temuan lain,” cetusnya.

Hasil temuan Komisi B bertentangan dengan dasar hukum yang digunakan oleh tim pembebasan lahan. Mantan Camat Tanah Sareal, Irwan Riyanto, menyebut Angkahong belum menyetorkan  insentif pajak sebesar Rp2,155 miliar lantaran Angkahong sebagai penjual tidak dikenakan pajak penghasilan. Itu mengacu pada UU No 22 Pasal 44 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah.

Di sisi lain, Direktur Komite Pemantau Legislatif (Kopel) Indonesia, Syamsuddin Alimsyah mendesak Komisi A DPRD mengundang Kejaksaan Negeri untuk melakukan rapat kerja. Komisi A harus mengawal proses hukum yang berlangsung, dan menyampaikan informasi kepada masyarakat. Mengingat, interpelasi terhadap walikota juga gagal dilakukan.

“Harus segera rapat kerja. Mengundang Kejari, termasuk penyidik bidang khusus yang menangani kasus ini,” kata Syam -sapaan Syamsuddin Alimsyah- kepada Radar Bogor kemarin.

Jika kasus ini berlarut, Syam menilai sudah saatnya kasus ini dilimpahkan atau diambil alih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Semua persyaratan agar kasus ini ditangani KPK sudah terpenuhi. Di antaranya, nilai transaksi dan dugaan kerugiaan, serta dugaan keterlibatan anggota dewan dan pejabat negara.(ind/c)

 

Feeds