Kemendagri Lapangkan Jalan AMY

Ade Munawarah Yanmar

POJOKSATU.id, BOGOR-Proses politik pengisian kursi wakil bupati Bogor mulai dihiasi aksi jegal-menjegal. Sejumlah oknum politisi mencoba menahan langkah Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Ade Munawarah Yanwar (AMY), dengan salah satu dalil UU Nomor 8 Tahun 2015. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kemudian turun untuk menengahinya.

Isu yang santer digulirkan saat ini, AMY dinilai tak layak maju sebagai F2 (sebutan untuk wakil bupati) karena tak sesuai dengan syarat calon kepala daerah yang tertuang pada UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r, yang berisi tentang petahana. Regulasi itu menjelaskan, syarat calon kepala daerah/wakil kepala daerah yang ingin maju dalam pencalonan tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Kemendagri kemudian meluruskan hal tersebut. Staf Ahli Mendagri bidang Hukum dan Politik, Prof Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan AMY bisa tetap mencalonkan diri sebagai F2.  Definisi jelas petahana dalam UU, menurut Zudan, adalah orang yang sedang menduduki sebuah jabatan. Jika kemudian keberadaan AMY disangkutpautkan dengan mantan Bupati Rachmat Yasin, maka itu salah besar.

“Masyarakat perlu mengetahui hal ini dengan jelas. Rachmat Yasin sudah berhenti dan dia tidak menjabat. Artinya, petahana yang disebutkan UU tepatnya merujuk ke Nurhayanti. Bukan Rachmat Yasin,” jelasnya.

Mendagri siap memberikan penjelasan resmi terkait hal ini, jika nanti DPRD Kabupaten Bogor bersurat. Namun, bilamana banyak daerah menanyakan hal yang sama, Kemendagri bakal membuat surat edaran. Zudan menungkapkan, sengkarut penafsiran petahana tak perlu lagi diperpanjang.

“Jika kita melihat sejumlah pilkada yang berlangsung di semua yang daerah, maka kita mengetahui bahwa pilkada berlangsung enam bulan sebelum petahana mengakhiri masa jabatan. Nah, di situ kan bisa menjadi acuan juga arti sebuah petahana,” ungkapnya.

Dia berharap DPRD bisa segera membentuk panitia pemilihan (panlih) wabup. Pembentukan panlih bisa dilakukan sesuai tata tertib DPRD. Usai itu, panlih bisa melakukan verifikasi masing-masing calon. Percepatan ini perlu dilakukan, karena keberadaan wabup di Kabupaten Bogor sudah menjadi keharusan.

“Untuk apa menunggu PP (peraturan pemerintah)? Tahapan sudah bisa dilakukan dengan cepat,” cetusnya. Senada dengan Zudan, mantan Dirjen Otonomi Daerah (Otda), Prof Djohermansyah Johan, mengatakan pencalonan AMY tak bisa diganjal. Apalagi, sejumlah butir peraturan KPU yang telah rampung tak menyebutkan petahana yang dimaksud adalah bupati atau wakil bupati  saja. “Misalnya, RY, saya tidak bisa melarang atau tidak keluarganya. Apalagi, status dia sudah bukan bupati lagi (petahana),” tegasnya.

Menurut Prof Djo, sapaan Prof Djohermansyah Johan, dalil petahana yang kini menyerang AMY tidak berhubungan dengan pasal 7 huruf r. Itu karena, dia tidak mencalonkan diri menjadi kepala daerah, melainkan mengisi jabatan kepala daerah yang kosong. Dan, ini diatur pada pasal 173 dan 174 tentang pengisian kepala daerah dan wakil kepala daerah. “Kalau kasus ini saya kira berbeda, karena ini hanya mengisi jabatan kepala daerah yang kosong bukan mencalonkan diri sebagai kepala daerah,” bebernya.

Isu penjegalan AMY mencuat ke publik setelah partai koalisi pengusungan Rachmat Yasin-Nurhayanti dalam Pilbup 2013 menemui deadlock dalam rapat internalnya terakhir, tengah pekan lalu. Sejatinya rapat tersebut membuahkan dua nama calon wabup yang kemudian diverifikasi dan dipilih dewan. Namun, sejumlah anggota koalisi menggulirkan dalil petahana dalam UU Nomor 8 Tahun 2015 Pasal 7 huruf r untuk memupuskan langkah AMY.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Bogor Haryanto Surbakti meminta partai koalisi maupun DPRD segera melakukan tahapan verifikasi calon. Sebab, jika itu terlewati, keabsahan hukum si calon yang kemudian nanti terpilih bakal cacat. Namun, Haryanto meminta semua pihak untuk tidak terburu-buru dalam pelaksanaan pemilihan wabup ini. “Saya sih berpikir agar semua pihak menunggu PP. Agar, tata cara teknisnya jelas,” imbuhnya.(ind/c)

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …