Pemilihan Wakil Bupati Bogor Bertele-tele, Nurhayanti Kecewa

Bupati Bogor Nurhayanti

Bupati Bogor Nurhayanti

POJOKSATU.id, BOGOR-Perbedaan penafsiran Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada menjadi salah satu penyebab deadlock di rapat internal Partai Koalisi Kerahmatan, Rabu(8/4) malam. Kondisi ini membuat pemilihan Wakil Bupati Bogor berlangsung bertele-tele.

Sekretaris Koalisi Kerahmatan Hendrayana mengatakan, perdebatan hangat soal pasal-pasal di dalam UU 8 Tahun 2015 terletak pada dua penafsiran dalam menyikapi pasal 7 huruf r, terkait persyaratan calon yang tidak boleh punya konflik kepentingan dengan petahana.

Perdebatan lainnya soal mekanisme pengusulan calon. Untuk hal ini, ada yang berpandangan yang diusulkan ke DPRD adalah pasangan calon. “Kami Hanura, PPP, PKB, Nasdem dan Demokrat berpendapat yang diusulkan dua calon bukan pasangan calon,” kata dia.

Karena perdebatan tersebut, sambungnya, ada kubu yang meminta agar proses calon wakil bupati ditentukan setelah turunnya peraturan pemerintah. Namun, pihak lain berpandangan undang-undang sudah cukup jelas. “Akhirnya disepakati akan dibentuk pansel atau semacam pansus untuk menseleksi calon,” katanya.

Namun, mekanisme yang terkesan mengada-ngada ini juga belum punya landasan hukum yang jelas. Hendra mengatakan, untuk mendapat penjelasan pimpinan DPRD akan berkonsultasi dengan Kementrian Dalam Negeri. “Kita akan konsultasikan dulu,” katanya

Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Iwan Setiawan menyayangkan belum adanya titik temu antar partai koalisi. Iwan yang juga masuk dalam daftar salah satu calon wakil bupati itu mengatakan, proses politik penentuan wakil harusnya bisa lebih cepat. “Kita tidak ingin ada dagelan-dagelan politik, harus bisa secepatnya,” kata dia.

Dari hasil rapat, sambung Iwan ada penambahan daftar calon, PAN telah memutuskan Permadi Ajid sebagai calon dari partai matahari tersebut. “Sementara calon Hanura, Lilis ditarik dari pencalonan,” tandasnya.

Meskipun rapat berakhir deadlock, setidaknya Koalisi Kerahmatan mengambil sebuah keputusan baru. Kedepannya, mekanisme penetapan Wakil Bupati Bogor akan dilakukan melalui proses penjaringan yang dilakukan oleh panitia seleksi (Pansel) calon wakil bupati. Anggota pansel merupakan  kader fraksi partai koalisi.

“Ini merupakan kesepakatan partai koalisi. Anggota pansel ditentukan oleh ketua fraksi masing-masing partai koalisi,” ucap Ketua DPC PPP Kabupaten Bogor, Ade Munawaroh Yanwar (AMY) kemarin.

Setelah pansel terbentuk, mereka akan menjaring sejumlah nama cawabup yang diusulkan oleh partai koalisi. Nama yang diusulkan itu, dijaring menjadi dua nama.  Nama yang diusulkan menurut fatsun politik, harus bisa diterima dan dapat bekerjasama dengan Bupati Bogor Nurhayanti.     Selain itu, nama cawabup yang diusulkan itu harus memenuhi ketentuan yang telah diatur UU Nomor 8 tahun 2015. “Dua nama cawabup yang telah terjaring oleh pansel, kemudian diusulkan oleh gabungan partai pengusung kepada DPRD,” terangnya.

Setelah diusulkan, DPRD memilih satu dari dua calon dalam rapat paripurna. “Satu nama Cawabup yang terpilih diajukan kepada Kementrian Dalam Negeri (Mendagri) melalui Gubernur Jawa Barat,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPD NasDem Kabupaten Bogor Albert Pribadi tetap yakin, AMY akan dipilih menjadi pendamping Nurhayanti. Menurut dia, AMY masih di atas angin karena konsolidasi yang dibentuknya tetap berjalan. Berbeda dengan partai lainnya.

Terkait mekanisme pemilihan, mantan wakil Bupati Bogor ini menilai, selama Peraturan Pemerintah (PP) belum dikeluarkan dan tidak ada pelanggaran, maka pemilihan jangan ditunda. “ Kalau memang PP tidak melanggar  lakukan (pemilihan,red). Jangan sampai menunda-nunda lagi. Ini sudah terlalu lama,” tegasnya.

Kondisi ini terang saja membuat Bupati Bogor, Nurhayanti kecewa. Harapan dia untuk cepat mendapatkan wabup ternyata sulit diwujudkan.“Saya sudah tekankan kepada seluruh teman-teman di partai koalisi agar dilakukan percepatan. Saat ini saya sangat butuh wabup untuk membantu menyelesaikan segala urusan pelayanan publik,” ungkapnya.

Sementara itu, Pengamat politik Yusfitriadi menilai, alasan menunggu regulasi oleh partai koalisi terlalu mengada-ngada. Lantaran, rapat koalisi sudah sampai ke tahap mengerucutkan dua nama calon dari lima nama yang sudah diusulkan. “Ini sudah rapat yang kedua loh, kalau memang hendak menunggu regulasi kenapa tidak dilakukan pada rapat pertama, sehingga tidak perlu adanya pengusulan dari masing-masing partai,” jelasnya.

Yusfitriadi menduga ada unsur politis yang sangat kuat sehingga yang terjadi ada upaya mengahalang-halangi proses pemilihan wakil bupati. “ Ini namanya tidak fair dan tidak beretika dalam berpolitik. Dalam kondisi demikian, saya berharap segera tercapai kompromi di koalisi kerahmatan, supaya tidak berlarut-larut,” tandasnya. (ful/tik/ind/c)

Feeds