Harusnya Pertanian Malah Perumahan

PEMBANGUNAN: Ruko megah berjajar di kawasan jalan Tegar Beriman.

PEMBANGUNAN: Ruko megah berjajar di kawasan jalan Tegar Beriman.

POJOKSATU.id, CIBINONG-Pemerintah Kabupaten Bogor, sepertinya banyak merevisi Perda Nomor 19 tahun 2008 tentang Tata Ruang. Revisi dilakukan karena banyak ketidaksesuaian antara RTRW dan rencana pembangunan daerah.

Sebagai contoh, berdasarkan RTRW 2005-2025, ada beberapa daerah yang diploting sebagai lahan persawahan/pertanian. Namun, yang terjadi saat ini lahan tersebut dijadikan kawasan rumah penduduk.

“Sebenarnya hanya penyesuaian pola ruang saja, karena eksisting di lapangan tidak sesuai dengan perencanaan,” terang Kabid Sapras, Tataruang dan Lingkungan Hidup, Bappeda Kabupaten Bogor Ajat Rohmat Jatnika kepada Radar Bogor, kemarin.

Contoh lainnnya, kawasan zona industri banyak yang memohon kecenderungan di daerah tertentu. Dengan demikian, terang Ajat, harus ada penyesuaia nilai investasi dan nilai ruangannya.

Selain eksisting, ketidaksesuaian pola ruang juga terjadi karena kesalahan dari perencanaan sendiri. Misalnya di Kecamatan Gunungsindur, Desa Curug. Dalam perda 19 diploting ke dalam zona industri. Tetapi dari hasil audit tata ruang malah dijadikan kawasan perumahan.

“Maka asumsinya perumahan melanggar tata ruang. Padahal perumahan itu sudah ada sebelumnya,” terangnya.

Kasus lainnya terjadi di Megamendung, ada satu desa yang diploting sebagai hutan lindung. Perencanaan tersebut berbeda dengan perda 22 Tahun 2010, tata ruang provinsi Jawa Barat.

Ajat menambahkan, dalam konteks struktur ruang ada kebijakan dari pusat yang harus diantisipasi. Misalnya rencana pembangunan Tol Antasari-Depok.

Revisi diperlukan agar, ada konektivitas sistem transpportasi massal. “Jadi tidak bisa lagi rencana ruang Kota Bogor atau Kabupaten sendiri-sendiri. Harus ada konektivitas, terutama sistem angkutan transportasi massal,” tandasnya.(ful/c)

 

Feeds