Bima Gantung Optimalisasi

Yus Ruswandi

Yus Ruswandi

POJOKSATU.id, BOGOR–Lambannya keputusan optimalisasi Terminal Baranangsiang membuat anggota dewan berang. Ketua Komisi C DPRD Kota Bogor Yus Ruswandi mendesak walikota segera membuat keputusan dan tak perlu menunggu pemerintah pusat.

“Segera saja ambil sikap. Apakah lanjut kerja sama dengan PT PGI atau mau dibatalkan. Tak perlu menunggu keputusan (pemerintah) pusat,” cetusnya kepada Radar Bogor kemarin.

Menurutnya, ada hal yang menguatkan Bima agar tak perlu menunggu keputusan pemerintah pusat. Yakni, waktu perjanjian antara pemkot dengan PT PGI berlangsung di 2012. Sedangkan undang-undang yang digunakan Bima sebagai patokan optimalisasi dikeluarkan pada September 2014.

“Undang-undang tidak mungkin berlaku mundur. Jauh sebelum undang-undang keluar kesepakatan sudah ada,” ungkap Yus.

Dengan pertimbangan itu, Terminal Baranangsiang masih menjadi tanggung jawab Pemkot Bogor. Jika pun UU No 23 Tahun 2014 akan digunakan, pemkot harus melakukan adendum terlebih dahulu.

Itu juga dikuatkan pernyataan Direktur Bina Sistem Transportasi Perkotaan unit kerja Direktorat Jenderal Perhubungan Darat pada Kementerian Perhubungan, Sigit Irfansyah. Menurut Sigit, pengelolaan terminal tipe A (Baranangsiang)masih kewenangan pemerintah daerah.

Sigit juga mempersilakan pemkot membangun hotel dan mal di lingkungan terminal, jika secara fungsional memung-kinkan. Namun, ia menekankan, semua kendaraan ‘penghuni’ terminal juga harus menjadi prioritas. Semua tergantung konsep dan desain pengembangan.

Di sisi lain, Walikota Bogor Bima Arya masih menunggu konsultasi dengan tiga menteri soal optimalisasi. Bima keukeuh terminal yang juga ikon Kota Bogor itu harus dikelola oleh pemerintah pusat.

“Sekarang masih proses koordinasi dan konsultasi dengan pemerintah pusat. Ada beberapa yang belum ketemu dan harus dijadwalkan ulang, termasuk Menteri Tata Ruang,” terangnya pada Radar Bogor, kemarin.

Akibatnya, pemkot belum bisa memberi keputusan pada PT PGI soal kelanjutan kerja sama. Tim ahli bangunan yang sengaja dibentuk pun belum memberi rekomendasi.

“Kalau tidak salah, hari ini (kemarin, red) baru akan rapat,” akunya.

Bima juga bersikukuh pembangunan underpass atau flyover yang menjadi poin utama optimalisasi menjadi tanggungan pemerintah pusat.

“Ketika pertama kali direkomendasikan oleh Kementerian PU. Tapi, sekarang kami harus cek ulang perkembangannya. Pusat, siap tidak membangun itu. Tinggal menunggu itu,” tukasnya.(mer/dhi/c)

Feeds