Lahan Relokasi Pengungsi Belum Dibayar

SEPAKAT: Korban longsor membuat surat perjanjian untuk direlokasi, Senin  (6/4).

SEPAKAT: Korban longsor membuat surat perjanjian untuk direlokasi, Senin (6/4).

POJOKSATU.id, NANGGUNG-Pemilik lahan untuk relokasi para pengungsi di Kampung Ranca Bakti, Desa Nanggung, menunggu proses pembayaran. Sebab, hingga kini, Badan Penanggulangan Bancana Daerah (BPBD) Kabupaten Bogor belum melakukan pembayaran lahan.

Pemilik lahan, H Dedi mengaku siap melepas lahan seluas 2.700 meter itu kepada para pengungsi. Tanah itu dijual Rp50 ribu per meter yang masih berada di Kampung Ranca Bakti.

“Sudah lama dibicarakan. Namun, hingga kini proses pembayarannya belum dilakukan. Kalau dari segi bisnis, harga tanahnya cukup murah. Tapi, tidak masalah karena ini untuk kepentingan para korban,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Sementara itu, Kapolsek Nanggung AKP I Nyoman Suparta memaparkan, pihaknya akan mengawasi proses pembebasan lahan relokasi tersebut. Jika ada penyimpangan, mereka siap memberikan sanksi hukum. “Jangan sampai setelah uangnya cair digunakan untuk keperluan lain. Misalkan dibelikan motor. Ini jelas menyalahi,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Bila itu terjadi, kata dia, sama saja penggelapan dan bisa dikenakan Pasal 372. “Kalau sudah buat surat pernyataan jangan dilanggar,” paparnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, 23 kepala keluarga (KK) korban longsor siap direlokasi. Itu mereka sampaikan dalam pertemuan dengan Kasi Kesos Kecamatan Nanggung, kapolsek, danramil, dan kepala desa di rumah RT setempat, Senin (6/4). Namun, salah seorang warga, Ajan menolak direlokasi.

“Pemkab Bogor segera merelokasi ke lahan 2.700 meter. Di lahan kosong ini akan dibangun rumah untuk para korban,” ujar Kepala Desa Nangung, Odang kepada Radar Bogor, kemarin.

Odang mengatakan, pihaknya tidak bertanggung jawab kepada warga yang menolak relokasi tersebut. Bila terjadi hal-hal yang tak diinginkan, sambungnya, ditanggung sendiri oleh yang bersangkutan.

Lanjutnya, setiap KK akan dapat bantuan sebesar Rp45 juta untuk membangun tempat tinggal. “Rp5 juta untuk beli lahan, Rp40 juta biaya bangun rumah,” terangnya. Setiap KK dapat bagian 100 meter persegi.

Menurutnya, bantuan pemerintah itu cukup untuk membangun kembali rumah, mengingat bahan bangunan di rumah yang ditinggalkan masih bisa dimanfaatkan. “Seperti kayu dan genteng, bisa dimanfaatkan lagi para pemilik rumah,” kata dia.(abe/c)

Feeds