Pajak Hiburan Naik 75 Persen

20150407_pajak-hiburan-naik

SEGERA NAIK : Petugas sedang melayani wajib pajak di Dispenda, kemaren

POJOKSATU.ID,CIBINONG-Pengusaha hiburan di Kabupaten Bogor, harus siap-siap membayar mahal untuk tetap beroperasi. Sebab, Pemkab bersama DPRD Kabupaten Bogor berencana meningkatkan tarif pajak hiburan sampai 75 persen.Ketua Pansus Pajak, Yuyud Wahyudin mengakui, adanya rencana tersebut. Menurut dia, saat ini rencananya penyesuaian tarif pajak hiburan masih dalam pembahasan pansus. “Itu sedang kami bahas bersama ekskutif,” ujarnya kepada Radar Bogor, kemarin.

Yuyud mengatakan, peningkatan tarif pajak ini merupakan respon atas aspirasi masyarakat. Menurut dia, ada argumentasi sosiologis yang mengatakan bahwa tempat hiburan seperti karaoke banyak yang dipergunakan untuk kegiatan negatif atau setidaknya punya dampak ikutan pada kegiatan yang mengganggu ketertiban umum. “Perlu pengendalian,” tegasnya.

Rencana kenaikan tariff pajak hiburan ini menuai protes dari para pengusaha hiburan. Perwakilan pengusaha, Heri mengatakan, alasan Pansus yang menyatakan tempat hiburan berdampak pada terganggunya ketertiban umum sangat tidak masuk akal. “Kalau dianggap jadi tempat maksiat, dimanapun maksiat itu bisa saja terjadi,” katanya.

Menurut dia, pajak 75 persen sama saja membunuh usaha hiburan. Padahal, kata dia, tempat tersebut menyerap tenaga kerja yang berasal dari Kabupaten Bogor. “Harusnya pajak kita tidak lebih dari Kota Bogor,” katanya.

Kota Bogor, menetapkan pajak hiburan sebesar 30 persen. Lagipula menurut Heri, Izin Penggunaan Peruntukan Tanah (IPPT) untuk karaoke atau rumah bernyanyi belum terakomodir di dalam perbup Nomor 83 Tahun 2009 tentang pedoman operasional pemanfaatan ruang. “Jadi untuk usaha karaoke dan spa sampai sekarang belum bisa di keluarkan ijinya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan, harusnya Pemerintah segera melampirkan tempat hiburan tersebut sesegera mungkin ke dalam Perbup, karena akan berimbas kepada perda HO. Sedangkan, salah satu syarat keluarnya TDUP harus ada HO. (ful)

 

Feeds

WARGA MENOLAK SSA : Spanduk penolakan Sistem Satu Arah (SSA) yang mengatasnamakan Forum RW dan LPM Kelurahan Depok Jaya terpasang di sisi Jalan Nusantara Raya, kemarin malam. Foto : Ahmad Fachry/Radar Depok

Warga Depok Jaya Tolak Sistem Satu Arah

POJOKJABAR.com, DEPOK – Sistem satu arah (SSA) yang diujicoba Pemerintah Kota (Pemkot) Depok, mulai diprotes. Keladinya, jalan searah tersebut dinilai …