Dituding Sarat Rekayasa, Warga Lambangsari Tuntut Pembentukan Panitia Pilkades Diulang

Warga Desa Lambangsari saat audiensi di Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi. Foto : Enriko/Pojokjabar

Warga Desa Lambangsari saat audiensi di Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi. Foto : Enriko/Pojokjabar

POJOKJABAR.com, BEKASI – Warga Desa Lambangsari Kecamatan Tambun Selatan meminta agar pembentukan panitia pemilihan kepala desa diulang. Karena mereka menilai pembentukan panitia tersebut sarat rekayasa.

Keluhan warga tersebut disampaikan ke Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Senin (16/4/2018). Warga yang tergabung dalam Aliansi Forum Masyarakat Lambangsari mendatangi komisi I untuk audiensi.

“Pembentukan panpel Pilkades sarat rekayasa oleh BPD karena memaksakan kehendak, tidak sesuai dengan mekanisme dan tatib yang ada,” kata Safrizal Yusri, perwakilan dari Aliansi Forum Masyarakat Lambangsari.

Kata Safrizal, berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018 mengatur tentang petunjuk pelaksanaan dan teknis pelaksanaan. Namun kata dia, peraturan tersebut tidak dijalankan.

“Aturan itu diabaikan BPD. Yang terjadi BPD justru melakukan pengerahan massa dari pihaknya dan tidak mewakili unsur kuota masyarakat peserta forum,”jelasnya.

“Kami elemen masyarakat menolak segala keputusan Musdes. Meminta camat mengevaluasi, serta meminta masukan DPRD untuk memutuskan pemilihan ulang panitia Pilkades sesuai prosedur,” lanjutnya.

Sementara Plt Ketua BPD Lambangsari, Rudi Indrajit, mengklaim pelaksanaan rapat Musdes beberapa waktu lalu sudah sesuai prosedur.

“Kami menganggap sah hasil voting Musdes. Ini jalan terbaik yang saya ambil,” katanya.

Menurut Rudi, ada ketidaksepahaman sehingga menyebabkan terjadinya keributan saat itu.

“Kita sudah tenangkan. Akhirnya Bapak Ma’ruf yang terpilih menjadi ketua panitia berdasarkan hasil voting,” ujarnya.

Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi, Jalika, menilai mekanisme Musdes yang telah dilaksanakan tidak dapat diterima oleh semua warga Desa Lambangsari.

“Saya juga bagian dari keluarga Lambangsari, Musdes kemarin contoh kemunduran dalam demokrasi. Saya minta pemilihan ini diulang. Saya tidak mau ada keributan di Dapil saya,” ujarnya.

Dari hasil audiensi tersebut, diputuskan kembali dilakukan musyawarah desa. Untuk waktu dan tempat ditetapkan oleh pemerintah desa setempat.

(enr/pojokjabar)


loading...

Feeds