Soal Revisi UU MD3, Mahasiswa Bekasi: Ini Bisa Kembali ke Zaman Orde Baru

Ilustrasi UU MD3.

Ilustrasi UU MD3.

POJOKJABAR.com, BEKASI – Revisi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD (UU MD 3) yang telah ditetapkan mendapat sorotan dari mahasiswa di Kota Bekasi.

Khususnya, pasal 122 tentang Tugas dan Fungsi Mahkamah Kehormatan Dewan. Pasal 122 huruf k di revisi tersebut berbunyi “Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121A, Mahkamah Kehormatan Dewan Bertugas “Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan DPR dan anggota DPR”.

Ketua Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan ( Hmj Ip) Fisip Unisma Bekasi, Reza Nurpahlepi mengatakan, revisi pasal itu terkesan menunjukan DPR sebagai lembaga yang anti kritik.

“Padahal, era demokrasi seharusnya mengedepankan keterbukaan pada kritik kinerja lembaga – lembaga negara, ini tentu kematian demokrasi yang harus segera dilawan karena mereka sudah mulai melakukan kesewenang – wenangan terhadap rakyatnya sendiri,” katanya.

Ketua Sema FISIP Unisma Bekasi, Fakhri Muhammad menambahkan, hal ini sangat melunturkan sistem demokrasi yang sudah berjalan sampai saat ini. “Ini bisa saja kembali ke zaman orde baru dimana suara rakyat dibungkam , dan melakukan tindakan semena – mena terhadap masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, langkah teresbut dinilai berbenturan dengan UUD 1945 pasal 28E ayat (3) yang menyatakan, “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.

“Kemerdekaan mengemukakan pendapat merupakan sebagian dari hak asasi manusia. Yang seharusnya keadaan suatu Negara dimana kedaulatan atau kekuasaan tertingginya berada ditangan rakyat,” tutupnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Bekasi, Tumai enggan berkomentar terkait dengan hal itu. Menurutnya, itu merupakan kewenangan DPR RI.

(neo/rbs/pj)


loading...

Feeds