ASN Kota Bekasi Harus Netral dalam Pilkada 2018

Aktivitas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, belum lama ini. Aturan secara tegas melarang ASN berpolitik. Foto Raiza Septianto/Radar Bekasi

Aktivitas Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Kerja Kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi, belum lama ini. Aturan secara tegas melarang ASN berpolitik. Foto Raiza Septianto/Radar Bekasi

POJOKJABAR.com, BEKASI – Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ada di lingkungan Pemkot Bekasi harus netral dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019.

Hal tersebut disampaikan Pemkot Bekasi dalam Intruksi Wali Kota Nomor 800/29/BKPPD.PKA tentang Netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 yang ditandatangani oleh Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi tertanggal 8 Januari 2018 lalu.

Sekretaris Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kota Bekasi, Dwi Andyarini mengatakan, pihaknya telah membuat edaran terkait dengan netralitas ASN. Sedikitnya, ada empat poin yang disampaikan dalam surat yang ditujukan untuk kepala Perangkat Daerah di Lingkungan Pemkot Bekasi dan ASN di Lingkungan Pemkot Bekasi.

Yang pertama, ASN dan kepala OPD di Pemkot Bekasi harus menaati dan melaksanakan netralitas dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019 berdasarkan surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan – RB) nomor B/71/M.SM.00.00/2017 tanggal 27 Desember 2017 tentang Pelaksanaan Netralitas bagi ASN.

“Lalu, kepala perangkat daerah dan atasan langsung bertanggungjawab terhadap pelaksanaan dan pengawasan netralitas ASN dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2018, Pemilihan Legislatif 2019 dan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2019,” kata Dwi, Kamis (11/1/2018).

Dalam intruksi wali kota itu juga disampaikan, jika terjadi laporan pelanggaran yang dilakukan oleh ASN di lingkungan Pemkot Bekasi, maka Inspektorat Kota Bekasi bertanggungjawab untuk menindaklanjuti laporan tersebut.

“Dan menyampaikan hasilnya kepada Wali Kota Bekasi dengan menembuskan kepada BKPPD Kota Bekasi,” ucapnya.

Selanjutnya, kata dia, juga disampaikan bahwa majelis kode etik agar menindaklanjuti hasil klarifikasi dan Inspektorat Kota Bekasi.

Sekedar informasi, saat ini tengah dilaksanakan Pilkada di Kota Bekasi. Prosesnya pun sudah sampai pada tahap pendaftaran di KPU Kota Bekasi.

(neo)


loading...

Feeds