Pemkab Bekasi Diminta Bijak Atasi Sengketa Lahan Milik PT Adhi Karya

ilustrasi

ilustrasi

POJOKJABAR.com, TAMBUN SELATAN – Warga Kelurahan Jatimulya berharap kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi agar lebih bijak untuk menangani adanya sengketa tanah milik masyarakat dengan PT Adhi Karya seluas enam hektar di di bantaran Kalimalang, Tambun Selatan.

Pasalnya, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berencana untuk melakukan penertiban apabila masyarakat tidak ada bukti kepemilikan yang sah.

Menurut Ketua Forum Komunikasi Kampung Jati Terbit (FKKJT), Sondi Irwandi Silalahi, pihaknya menyambut baik jika Satpol PP melakukan pendataan terkait kepemilikan lahan yang diklaim milik PT Adhi Karya tersebut.

“Kami seluruh warga mendukung, asalkan Satpol PP hanya sebatas melakukan pendataan. Tapi kalau di luar itu, kami tidak terima? Pasalnya warga lagi proses peningkatan status tanah, dan kami juga butuh tempat tinggal,” ucapnya.

Diceritakan Sondi, permukiman warga di bantaran Kalimalang ada seluas 12 hektar dengan jumlah sekitar 1.000 Kepala Keluarga (KK). Kata dia, seluruh warga telah menempati tanah tersebut selama 30 tahun.

“Informasi yang kami dapat dari Badan Pertanahan Nasioanal (BPN) Kabupetan Bekasi, tanah ini status quo. Jadi tidak ada yang mempunyai legilalitas kepemilikan. Bahkan pada saat kami melakukan aksi, ada surat dan stempel BPN yang menyatakan tanah tersebut berstatus quo,” bebernya.

Kata Sondi, pihaknya belum melakukan upaya hukum, karena masih menunggu waktu yang tepat.

“Belum ada juga yang perlu kami laporkan dan bawa ke ranah hukum, sebab kami masih berupaya untuk menangani permasalahan ini melalui musyawarah mufakat untuk pembuktian yang lebih jelas,” tukasnya.

Sondi mengakui, PT Adhi Karya yang mengklaim sebagi pemilik tanah tersebut belum melakukan komunikasi kepada warga.

“Tidak ada komunikasi. Kalau dia punya bukti secara hokum, ngapain takut. BPN sempat keseleo juga, tanpa melakukan klarifikasi dan pembuktian, pernah mengeluarkan surat bahwa tanah ini milik PT Adhi Karya. Apa dasarnya coba, kalau perlu adu data saja,” tantangnya.

Sementara itu, Kepala Satpol PP Kabupaten Bekasi, Sahat Banjar Nahor mengakui, beberapa waktu lalu PT Adhi Karya secara internal telah berkomunikasi dengan warga dan meminta agar segera pindah dari lokasi tersebut.

“Untuk menghindari ketidak kondusifan, makanya kami lakukan pendataan dulu. Termasuk mau tahu kondisi di lapangan. Pertama dari jumlah warga, kedua jumlah bangunan liar, ketiga luas areal tanahnya,” ucap Sahat.

(and)


loading...

Feeds

Obrolan Bersama Pojokjabar Tentang Pilbup Bogor di Graha Pena, Kamis (14/12/2017)

Pilbup 2018 di Mata Kader PDIP

POJOKJABAR.com, BOGOR– Sejumlah tokoh di Kabupaten Bogor yang ramai di media soal bursa pencalonan cabup/cawabup, dipertemukan Pojokjabar.com di Graha Pena …