Kasus Bupati Bekasi Kembali Dilimpahkan ke Dumas KPK

Ilustrasi.

Ilustrasi.

POJOKJABAR.com, CIKARANG BARAT – Forum Masyarakat Anti Korupsi (Formasi) menuding adanya addendum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi dengan PT Hero dan PT YCH Terkait kerjasama milik daerah seluas sekitar 16 hektar, merupakan suatu pelanggaran yang diakui secara tidak langsung.

”Dalam lima tahun terhitung sejak 2012-2017 perjanjian kerjasama sewa aset Pemkab Bekasi dengan PT Hero sudah merugikan negara sebesar Rp16 miliar. Sedangkan sewa aset oleh PT YCH, sepanjang 2013-2018 juga diperkirakan merugikan negara sebesar Rp7 milliar. Dan ini merupakan pengakuan Sekda Pemkab Bekasi, Bapak Uju loh,” kata anggota Formasi Hasan Basri, kepada Radar Bekasi, Rabu (6/12/2017).

Menurut Hasan, bahwa ada kesalahan dalam perhitungan kontribusi dan retribusi, karena penggunaan Peraturan daerah (Perda) dalam perjanjian kerja sama. Kata dia, adanya kekhilafan atau kesalahan pejabat publik, bisa menjadi salah satu penyebab kesengsaraan rakyat.

Lanjutnya, jika kesalahan yang dilakukan oleh pejabat publik hanya sebatas sanksi administrasi atau bahkan diskresi, mak ia berpendapat, itu sama saja hukum di Kabupaten Bekasi sudah tidak ada lagi.

”Ini kan jelas ada kesalahan sehingga muncul addendum. Dan nilai retribusi yang sebelumnya sudah disepakati saat ini menjadi lebih besar. Yang menjadi pertanyaan kami, dalam kasus ini apakah ada unsur kesengajaan atau tidak?,” ujar Hasan.

Sementara itu, Ketua Umum LSM Rakyat Indonesia Berdaya (RIB), Hitler Situmorang menjelaskan, untuk saat ini sesuai informasi yang diterima dari Bagian Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), berkas kasus penanganan Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin sudah dilimpahkan kembali ke Bagian Pengaduan Masyarakat (Dumas) KPK.

”Kami sudah komunikasi dengan KPK selaku pelapor, bahwa kasus kerjasama aset milik daerah dengan pihak swasta itu melanggar aturan karena tidak sesuai regulasi, dan perlu ditinjau kembali. Kami juga bersyukur, Bagian Pencegahan KPK sudah mengembalikan berkas tersebut ke Dumas KPK untuk ditinjau kembali,” ucapnya.

Ditambahkan Hitler, pihaknya juga sudah berkomunikasi dengan unsur pimpinan KPK untuk mengganti tim yang menangani kasus Bupati Bekasi.

”Kita berharap, dengan adanya pelimpahan kasus Bupati Bekasi, Neneng Hasanah Yasin dari Pencegahan ke Dumas kembali, bisa menjadi perhatian pimpinan KPK untuk benar-benar dalam penanganan kasus tersebut,” tegasnya.

(and)


loading...

Feeds

Obrolan Bersama Pojokjabar Tentang Pilbup Bogor di Graha Pena, Kamis (14/12/2017)

Pilbup 2018 di Mata Kader PDIP

POJOKJABAR.com, BOGOR– Sejumlah tokoh di Kabupaten Bogor yang ramai di media soal bursa pencalonan cabup/cawabup, dipertemukan Pojokjabar.com di Graha Pena …