Waspada Koperasi Berkedok Simpan Pinjam, Modusnya Seperti Ini

Ilustrasi

Ilustrasi

POJOKJABAR.com, CIKARANG PUSAT – Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi didesak untuk segera menertibkan koperasi-koperasi yang tidak berizin di tengah-tengah masyarakat dengan berkedok simpan pinjam.

Hal ini disampaikan Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Bekasi, Iip Syarif Bustomi kepada Radar Bekasi (grup pojoksatu,id), Jumat (24/11/2017).

“Dinas terkait harus menginventarisasi koperasi-koperasi yang ada di Kabupaten Bekasi. Sehingga diketahui mana koperasi yang memang memiliki izin, mana yang tidak beroperasi lagi. Kalau yang tidak memiliki izin, itu harus ditertibkan,” kata Iip.

Politisi senior Partai Golkar itu menilai, pendirian koperasi pada hakekatnya adalah untuk menciptakan kesejahteraan, khususnya bagi anggota dan masyarakat secara umum, dan apapun jenis usaha yang dilakukan koperasi tersebut.

Menurut Iip, maraknya usaha (koperasi,red) berkedok koperasi simpan pinjam saat ini, sudah semestinya mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah. Karena berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat, simpan pinjam yang dilakukan terkadang tidak sesuai dengan asas-asas koperasi atau lebih menyerupai rentenir.

“Misalnya saja dari sisi bunga yang cukup tinggi. Sehingga pada akhirnya justru menyusahkan masyarakat yang meminjam uang untuk modal usaha. Koperasi seperti itu harusnya dilakukan survei,” tegasnya.

Iip juga mengimbau warga agar mewaspadai penipuan berkedok investasi dan arisan daring (online) yang saat ini juga marak beredar di masyarakat.

Sebelumnya, beradasrakan data Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, lebih dari 10 persen koperasi yang ada telah mempraktikkan kegiatan rentenir. Indikatornya, bunga yang mereka terapkan lebih dari lima persen. Koperasi yang merangkap rentenir itu didominasi jenis Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Sekertaris Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Bekasi, Andung Adi Purwanto membeberkan, jumlah koperasi di Kabupaten Bekasi ada sekitar 1120 unit, namun yang aktif dan masih beroperasi tinggal 400 unit.

“Dari jumlah koperasi yang aktif itu, lebih dari 10 persennya telah menerapkan praktik rentenir,” ucap Andung beberapa waktu lalu.

Pihaknya pun mengaku akan melakukan penertiban. Apabila ditemukan koperasi yang menjalankan praktik seperti itu, maka izinnya akan dicabut.

Andung menambahkan, bila koperasi telah mempraktikkan kegiatan rentenir, jelas menyalahi aturan. Sebab, dalam aturannya, bunga yang dikelola koperasi itu tidak lebih dari empat persen. Bahkan, namanya juga bukan bunga melainkan bagi hasil.

Praktik rentenir dengan bendera koperasi ini, sangat membahayakan. Sebab, akan menodai dari tujuan pembentukan koperasi di negara ini. “Dengan adanya ulah segelintir orang yang mengatasnamakan koperasi, maka kepercayaan masyarakat terhadap koperasi bisa luntur,” pungkasnya.

(dho)


loading...

Feeds